Bisnis.com, JAKARTA - Bank-bank pembangunan daerah telah melakukan koordinasi untuk saling membantu likuiditas melalui pooling of fund.
Sekjen Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi mengatakan kerja sama untuk melakukan pooling fund dilakukan setiap akhir tahun. Namun, ada kemungkinan akan dilakukan evaluasi berupa pooling of fund yang bisa dilakukan setelah semester I/2020 untuk saling membantu likuiditas BPD.
"Di mana kami tidak tahu apakah kondisi ini akan terus berkelanjutan, diharapkan tidak panjang. Kami evaluasi semester I lakukan pooling fund sebagai langkah membantu BPD yang mengalami kesulitan likuiditas," katanya, Selasa (19/5/2020).
Menurutnya opsi BPD menjadi bank jangkar untuk melakukan channeling penempatan dana ke BPR perlu dikaji lebih lanjut. Pasalnya, kriteria-kriteria penyaluran bantuan perlu dirinci sehingga bisa membantu bank yang masih berkategori sehat.
"Kami tentu berharap bantuan likuiditas bisa digunakan semaksimal mungkin untuk bantu BPR maupun multifinance yang ada dalam kelolaan kami," katanya.
Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mappa mengatakan dengan sebagian besar sumber dana pihak ketiga bank berasal dari pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah mengalami penurunan pendapatan maka juga akan membuat kontraksi bagi perseroan.
Baca Juga
Apalagi, saat ini semua sektor usaha seperti hotel maupun restoran tutup sehingga mengurangi pendapatan pemerintah daerah dari pajak. Setidaknya, pendapatan pemerintah daerah bisa mengalami penurunan hingga 53 persen.
Bank DKI pun merespons hal tersebut dengan melakukan monitoring likuiditas secara harian. Hinggga 18 Mei 2020, rasio alat likuiditas dibanding DPK (AL/DPK) Bank DKI berada di angka 23 persen.
Rasio Aset Likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) di sekitar 120 persen dengan proyeksi loan to deposit ratio (LDR) dijaga pada level 88 persen dari sebelumnya posisi akhir tahun 2019 yang sebesar 100 persen.
"Kami terpaksa lakukan koreksi cepat, pinjaman shorten besar terpaksa tidak kami lakukan perpanjangan. Sampai saat ini likuiditas kami cukup," katanya.
Soal bank jangkar, Mappa menyetujui jika nantinya ada BPD yang ditugaskan menjadi bank jangkar untuk menyalurkan penempatan dana kepada BPR. Apalagi, penyaluran penempatan dana bisa lebih cepat jika melalui BPD karena masing-masing wilayah setidaknya memiliki satu BPD dan BPR.
"Jadi, kami sependapat dan setuju kalau ada bank daerah ditunjuk sebagai bank jangkar," katanya
