Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama jajaran pemerintah akan merancang strategi pemulihan ekonomi secara menyeluruh, termasuk ekonomi syariah dalam rangka memasuki tatanan baru.
Hal ini diungkapkan dalam tanya jawab bersama awak media secara virtual, Senin (8/6/2020). Wapres Ma'ruf mengakui wabah Covid-19 telah berdampak terhadap kinerja industri keuangan syariah, mulai dari bank, baitul maal wa tamwil (lembaga keuangan mikro syariah), dan juga bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).
Apalagi pemerintah baru saja memutuskan penundaan pemberangkatan ibadah haji tahun ini, di mana keuangan syariah banyak terlibat.
"Kami sedang menyiapkan agar pemulihan ekonomi dan keuangan juga harus menyentuh ekonomi dan keuangan syariah. Perbankan syariah dan sektor riil nanti harus ikut memperoleh stimulus yang diberikan pemerintah," katanya, Senin (8/6/2020).
Dalam hal ini, pemerintah juga mengajak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk membuat rancangan strategi pemulihan ekonomi syariah usai pandemi Covid-19.
"Ini yang menjadi pendorong kenapa kita harus masuk new normal dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Baca Juga
Menurutnya, adaptasi new normal harus dilakukan lantaran untuk mencegah dua bahaya besar, yakni dampak Covid-19 dan dampak gangguan terhadap ekonomi nasional. Jika tidak segera dilakukan, maka pemulihan ekonomi akan memakan waktu lebih lama lagi.
Pada 2 Juni 2020, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan penundaan ibadah haji pada tahun ini seiring masih meluasnya Covid-19.
Hal ini sontak akan berpengaruh terhadap industri jasa perjalanan ibadah haji, transportasi khususnya penerbangan, dan perbankan syariah yang melayani tabungan haji/umrah.
Untuk itu, diperlukan respons segera dari pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi syariah di saat memasuki masa tatanan baru atau biasa disebut new normal.
