Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan skema berbagi beban atau burden sharing dalam program pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi pola tersebut berpotensi memberikan dampak negatif ke Bank Sentral.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengatakan bahwa berdasarkan data Bank Indonesia (BI), otoritas moneter sudah membeli sekitar Rp410,92 triliun surat berharga negara (SBN) selama 2020, baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder.
Dari total tersebut sebanyak Rp234,65 triliun dibeli di pasar pendana, senilai Rp51,17 triliun dibeli melalui mekanisme pasar, dan Rp183,48 triliun lewat pembelian langsung. Skema ini menurutnya berpotensi memengaruhi beban dan penghasilan BI.
“Selain itu, kondisi permodalan BI juga harus tetap dijaga di level minimal 10 persen dari total kewajiban moneter,” katanya melalui pesan instan, Selasa (29/9/2020).
Anis menjelaskan bahwa ada dua tantangan yang menyebabkan penurunan penghasilan BI. Semuanya adalah penurunan yield obligasi dan suku bunga acuan dunia.
“Yang akan memengaruhi realisasi pendapatan bunga BI dan hilangnya pendapatan BI dari SBN karena skema burden sharing,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya masih terus mengkaji dampak dari penerapan skema burden sharing terhadap inflasi dan neraca keuangan BI.
Untuk dampak ke inflasi, BI telah menyiapkan beberapa skenario, misalnya menggeser kelebihan likuiditas di perbankan.
“Skenario seperti itu dipikirkan, kami terus memantau perkembangannya. Belum bisa kami sampaikan sekarang, fokusnya sekarang memulihkan ekonomi,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi Keuangan DPR, Senin (28/9/2020).
