Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta skema pembagian beban atau burden sharing Bank Indonesia dan pemerintah dalam memenuhi pembiayaan penanganan pandemi Covid-19, berlanjut hingga 2023.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (29/9/2020).
"Pelaksanaan ini harus disertai dengan mitigasi risiko yang seksama di pasar keuangan, khususnya di pasar SBN [surat berharga negara]," katanya.
Di samping itu, Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada pemerintah dan BI agar terus mengupayakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi pandemi beserta dampak-dampaknya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah dan BI telah menyepakati kesepakatan bersama atau skema burden sharing I pada tanggal 16 April, di mana BI bisa membeli SBN di pasar perdana sesuai dengan mekanisme pasar. Kesepakatan skema burden sharing I ini rencananya akan dilanjutkan hingga 2022.
Kemudian, dalam skema burden sharing II, atau kesepakatan bersama yang dilakukan pada 7 Juli 2020 untuk pembelian SBN public goods dan non-public goods hanya berlaku untuk tahun ini. Namun, jika belum seluruhnya terealisasi, maka sisa pembelian akan dilakukan pada 2021.
Baca Juga
Hingga 24 September 2020, BI mencatat total realiasi pembelian SBN di pasar perdana, termasuk burden sharing untuk pendanaan APBN 2020 telah mencapai Rp234,65 triliun. Jika diperinci, pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan pada 16 April 2020 di pasar perdana sesuai dengan mekanisme pasar telah mencapai Rp51,17 triliun dalam 22 kali lelang yang dilakukan pemerintah.
Sementara itu, untuk realisasi pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan kedua, pada 7 Juli 2020, untuk public goods telah mencapai Rp183,48 triliun. Berdasarkan kesepakatan, BI membeli SBN untuk public goods sebesar Rp397,56 triliun.
BI juga mencatat realisasi pembelian SBN untuk non-public goods baru mencapai Rp 44,38 triliun dari total sebesar Rp177,03 triliun. Perry mengatakan pembelian SBN untuk skema burden sharing ini masih rendah karena sejalan dengan realisasi anggaran yang dilakukan pemerintah.
