Bisnis.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo meneguhkan keterlibatannya dalam upaya penyelamatan UMKM dari pandemi Covid-19 lewat program penjaminan yang menembus Rp475 triliun.
Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo Suwarsito mengatakan di era pandemi ini tetap berfokus pada penjaminan kredit UMKM yang merupakan tiang perekonomian sebuah negara. Pasalnya, secara nasional, UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja.
Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama satu tahun lebih memberi dampak bagi pelaku UMKM. Bank Indonesia menyebut, sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93,2 persen UMKM terdampak negatif di sisi penjualan.
"Di masa pandemi, tetap ada penjaminan agar pelaku UMKM tetap bangkit bisa mengembangkan usaha kembali. Kami bantu akses ke sumber pembiayaan," kata Suwarsito dalam webinar Katadata Jaga UMKM Indonesia Bangkit di Tengah Pandemi dengan tema Gotong Royong Bantu UMKM, Kamis (5/8/2021).
Suwarsito mengungkap terdapat dua program penjaminan Jamkrindo kepada UMKM di masa pandemi. Pertama, penjaminan program KUR. Kedua, berupa penjaminan kredit modal kerja PEN (KMK PEN) UMKM. Untuk penjaminan program KUR, posisi Juni 2021, Jamkrindo telah membantu 19,5 juta UMKM dengan penjaminan total plafon kredit Rp475 triliun.
Sedangkan untuk KMK PEN yang diluncurkan pada Juli 2020, Jamkrindo telah menjaminkan 1 juta UMKM baik dengan pola konvensional maupun syariah dengan plafon yang dijaminkan Rp17,5 triliun.
Baca Juga
Dia mengakui, pandemi berdampak pada permodalan UMKM. Namun, dengan program penjaminan KMK PEN, diharapkan pelaku perbankan tidak ragu untuk menyalurkan kredit khusus UMKM karena pemerintah memberi jaminan KMK PEN. Dengan demikian, pelaku usaha UMKM yang masih bisa mengembangkan terhadap prospek potensi bisnis akan mendapat sumber modal dari perbankan.
"Ini peran Jamkrindo untuk penjaminan KMK PEN. Dalam KMK PEN, plafon kredit mencapai Rp10 miliar dan jangka waktu kredit bisa sampai 3 tahun. Ada subsidi premi imbal jasa penjamin yang dibayarkan pemerintah, ada dukungan loss limit dari pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Sicepat Ekspres, Wiwin Dewi Herawati mengatakan di masa pandemi Covid-19 pihaknya sebagai perusahaan ekspedisi telah merangkul dan membantu UMKM dalam program Sahabat Sicepat.
"UMKM yang menggunakan jasa pengantaran jasa Sicepat sejumlah 3.800. Jumlah itu untuk UMKM yang tergabung dalam high value sahabat Sicepat. Namun untuk UMKM yang menggunakan Sicepat berjumlah lebih dari 3 juta," kata Wiwin.
Upaya lain dalam membantu UMKM di masa wabah Covid-19, yaitu dengan pembinaan UMKM agar bisnis atau usaha yang mereka lakukan meningkat. Sicepat memberi program berupa dukungan promosi bagi produk yang dijual, seperti foto produk dan video. Selanjutnya Sicepat membantu operasional UMKM, contohnya paket dibantu packaging tersendiri secara gratis.
Menurut survei yang dilakukan Sicepat, grafik untuk jumlah UMKM yang bergabung dengan Sicepat meningkat 200 persen lebih year on year. Sedangkan dari sisi pendapatan dan volume, menyumbang 143 persen year on year.
"Jadi selama ini yang kami dengar dari mereka, apa yang kami lakukan adalah mereka terbantu. Itu sebabnya mereka setia menggunakan Sicepat. kami memang bantu bisnis UMKM di masa pandemi," ujar Wiwin.
Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan OVO Harumi Supit yang menjelaskan pihaknya juga berupaya mendorong UMKM bersaing di era digital, terutama di masa pandemi. "Yang selalu kami jabarkan adalah strategi untuk bersaing yaitu digitalisasi. Dengan ekosistem digital, teknologi, dan platform maka UMKM akan mendapatkan banyak manfaat untuk memperluas jangkauan pasar," tuturnya.
Dia menjelaskan, OVO sebagai dompet digital merupakan pintu atau gateway menuju digitalisasi dengan QRIS sebagai kunci. Sejak pandemi terjadi, transaksi digital dan adopsi QRIS semakin meningkat.
Harumi menambahkan, OVO telah melakukan survei terhadap 2000 pelaku UMKM OVO di 12 kota. Berdasarkan survei tersebut, diketahui 70 persen UMKM mengalami peningkatan transaksi setelah menjadi mitra ovo dan 71 persen mulai mengalami keuangan lebih teratur.
"Artinya, bukan hanya kemudahan dan kenyamanan untuk pembayaran. Tapi pintu masuk ekosistem digital yang lebih luas. UMKM kita tidak boleh ketinggalan. Mereka harus berpartisipasi dalam dalam pemulihan dan ekspansi ekonomi," kata dia.
