Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan peraturan baru yang bertujuan mengawasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pengawasan otoritas terhadap LPEI di antaranya mencakup penilaian tingkat kesehatan hingga pemberian sanksi.
OJK kali ini menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau POJK Pengawasan LPEI.
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo, menjelaskan bahwa POJK Pengawasan LPEI ini dikeluarkan seiring kompleks dan dinamisnya perkembangan usaha, sehingga berpengaruh pada risiko yang dihadapi LPEI.
“Dengan demikian, diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan LPEI yang dapat mencerminkan kondisi LPEI saat ini dan pada waktu yang akan datang,” ujar Anto, Jumat (1/7).
Dia menambahkan bahwa kebijakan ini diterbitkan juga dalam rangka meningkatkan kemampuan LPEI dalam melakukan deteksi risiko secara lebih tepat. Adapun, pengawasan terhadap LPEI akan berfokus pada penilaian tingkat kesehatan.
Sedikitnya ada 8 poin pengawasan LPEI yang diatur oleh OJK. Pertama, pengawasan terhadap LPEI dengan ruang lingkup antara lain tingkat kesehatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kedua, kewajiban untuk memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Ketiga, kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan LPEI dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
Keempat adalah komponen dan tata cara penilaian tingkat kesehatan LPEI, yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, maupun permodalan. Kelima, penyampaian action plan jika LPEI belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian kesehatan.
Keenam, kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada OJK. Ketujuh terkait dengan mekanisme koordinasi pengawasan dengan Menteri Keuangan dan terakhir pengenaan sanksi.
Anto menyatakan kebijakan sekaligus sebagai harmonisasi dengan pengaturan penilaian tingkat kesehatan yang sudah berlaku untuk beberapa lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB).
Sementara itu, mengingat pengawasan LPEI juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka aturan baru ini sekaligus menyempurnakan POJK Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Menurut Anto, peraturan terkait dengan LPEI perlu disempurnakan dengan menerbitkan peraturan terkini guna mengoptimalisasi sinergi pengawasan LPEI yang dilakukan OJK dan Kemenkeu. Hal ini sekaligus bertujuan meminimalisir duplikasi pengaturan terhadap LPEI.
Dengan pertimbangan tersebut, kehadiran POJK Pengawasan LPEI lantas mencabut POJK Nomor 40/POJK.05/2015. Peraturan baru ini juga berisi mengenai pengaturan pembiayaan karena adanya pelaksanaan penugasan pemerintah serta restrukturisasi piutang Pembiayaan.
