Bisnis.com, JAKARTA - Foreign Direct Investment (“FDI”) menjadi salah satu sumber penting permodalan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kehadiran FDI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan melalui transfer aset, teknologi dan keterampilan manajerial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara di dunia untuk menarik FDI mendorong setiap negara termasuk Indonesia untuk lebih meningkatkan iklim investasi melalui policy framework yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntutan investor.
Investor lebih berfokus pada competitive advantage dalam pasar global. Harus dipahami bahwa sesungguhnya investor asing sudah memahami kondisi dan karakteristik suatu negara, sehingga kebijakan apapun yang digulirkan oleh satu negara akan terpantau oleh investor.
Salahsatu langkah FDI dapat terlihat juga pada upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menarik investor untuk menyepakati berbagai kerjasama strategis. Salah satunya yaitu melalui Joint Committee Meeting on Economic Cooperation (JCEC) Indonesia – Korsel.
JCEC Indonesia-Korsel merupakan implementasi Nota Kesepahaman (MOU) atas kunjungan dari Presiden RI Joko Widodo ke Korea Selatan (“Korsel”) pada tahun 2018. Guna mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korsel, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis, maka MOU tersebut ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.
Pada pertemuan JCEC tersebut, Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Korea Selatan Moon Sung Wook menyatakan bahwa “Pemerintah Korea Selatan selalu mempererat kerja sama dengan negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Kerja sama dengan Indonesia adalah sesuatu yang spesial, yaitu sejak awal terjadinya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korsel pada 1973, kedua negara menjadi mitra kerja sama yang selalu mendampingi dalam berbagai proyek pembangunan ekonomi”.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menuturkan bahwa Indonesia sedang fokus dalam pemulihan ekonomi, terutama dalam transformasi ekonomi, agar nanti dapat keluar dari middle income trap. “Saya rasa Korsel sudah keluar dari middle income trap, dan kita bisa belajar dari mereka. Selain itu, saya juga mengapresiasi peran Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Korsel di Indonesia dalam membantu transformasi ekonomi negara ini”.
Potensi nilai-nilai kerjasama antara Indonesia dan Korsel sangat menarik untuk diikuti. Begitu pula dengan menariknya perjalanan eksistensi PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) yang memiliki Pemegang Saham Pengendali (PSP) asal Korsel yaitu KB Kookmin Bank.
Sejak dikendalikan KB Kookmin Bank sebagai ekspansi bisnis KB Bukopin semakin tak terbendung lantaran perusahaan kini bisa semakin meluaskan jaringan dan bisnis pembiayaan serta pendanaan mengandalkan jaringan perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia.
Potensi KB Bukopin untuk tumbuh semakin besar jika melihat data realisasi investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan asal Korsel di Indonesia. Sepanjang 2021 lalu, investasi Korsel ke Indonesia mencapai US$1,64 miliar untuk pembiayaan 2,511 proyek di dalam negeri. Jumlah ini menempatkan Korsel sebagai negara investor ketujuh terbesar di Indonesia sepanjang 2021.
Kehadiran KB Kookmin Bank di industri perbankan tanah air memang sangatlah menarik perhatian. Langkah KB Kookmin Bank mengakuisisi Bank KB Bukopin meningkatkan kepercayaan investor global terhadap kinerja industri perbankan dan kondisi ekonomi yang semakin baik.
Hadirnya Bank KB Bukopin dalam menjaga eksistensi perusahaan-perusahaan asal Korsel di Indonesia melalui skema pembiayaan dan layanan keuangan lainnya telah memperbesar lahirnya lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung menaikkan pendapatan bagi masyarakat serta dengan adanya pembayaran pajak dan sumber penghasilan lainnya dinilai dapat memutar roda pertumbuhan perkonomian nasional secara signifikan.
Maka tidak heran saat ini Bank KB Bukopin mulai banjir kepercayaan dari dunia internasional. Pada beberapa pekan terakhir ini KB Bukopin setidaknya telah berhasil meraih 2 peringkat tertinggi idAAA dari Pefindo dan Fitch Ratings.
Fitch Ratings merupakan lembaga pemeringkat internasional, peringkat tertinggi +idAAA untuk KB Bukopin berlaku untuk periode 1 (satu) tahun ke depan, mulai Juni 2022 sampai dengan Juni 2023. KB Bukopin dinilai memiliki arah strategis dan terukur terkait arah dan rencana bisnis kedepannya.
Sebelumnya KB Bukopin juga berhasil mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat yang diterima KB Bukopin tahun ini didorong oleh dukungan yang sangat kuat dari KB Koomin Bank, posisi pasar yang kuat di industri perbankan, dan tingkat permodalan yang kuat.
Tidak berhenti disitu Bank KB Bukopin kemudian mendapatkan kucuran pinjaman dari International Finance Corporation (IFC) senilai total USD 300 Juta atau setara Rp 4,41 Triliun. Pinjaman mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta mana pun di Indonesia (“Obligasi Sosial”). Obligasi Sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari COVID-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
