Bisnis.com, JAKARTA – Wacana potongan bunga hingga 0 persen untuk kredit usaha rakyat (KUR) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang disarankan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai menjadi hal yang pro dan kontra.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai hal yang lebih penting adalah mencari penyebab naiknya suku bunga perbankan yang begitu tinggi dan enggan untuk turun.
"Niat Pak Erick Thohir sebenarnya sangat bagus, tapi yang membutuhkan suku bunga rendah tidak hanya segelintir orang," kata Piter kepada Bisnis, Jumat (9/9/2022).
Menurutnya, jika itu berupa program dan hanya untuk sekelompok orang, maka berpotensi akan terjadi penyalahgunaan. Sedangkan, jika berbentuk dengan memberikan potongan, maka bantuan tersebut merupakan jenis subsidi seperti KUR saat ini.
Di samping itu, Piter berpendapat bahwa keberadaan KUR sudah membebani APBN setiap tahun dan dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh perekonomian.
"Menurut saya, niat baik Pak Erick Thohir bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain, bukan dengan memberikan suku bunga nol persen kepada segelintir orang. [Karena] yang kita butuhkan adalah program yang berkesinambungan dan bisa diakses oleh semua UMKM," terangnya.
Baca Juga
Di lain sisi, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang saran penurunan bunga KUR menjadi 0 persen cukup positif untuk mendorong laju pertumbuhan sektor UMKM.
"Karena kekhawatiran terbesar dengan inflasi pangan dan energi adalah semakin tingginya bunga pinjaman UMKM," ujarnya.
Dia menilai kondisi saat ini ibarat UMKM tertekan dari tiga sumber utama. Pertama, belum pulihnya sisi permintaan pasca pandemi mereda.
Kedua, naiknya biaya produksi dan operasional karena harga BBM yang naik. Ketiga, naiknya tingkat suku bunga acuan menyesuaikan dengan naiknya inflasi mempengaruhi cost of fund UMKM.
Kendati demikian, Bhima mengatakan ada beberapa yang perlu didorong paralel dengan suku bunga KUR 0 persen, antara lain kenaikan porsi penyaluran pinjaman ke sektor produktif, peningkatan plafon KUR padat karya, hingga channeling KUR melalui lembaga keuangan mikro.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dengan adanya alokasi bunga 0 persen akan membuat cost structure bagi UMKM turun dari 24 persen hingga 7 sampai 8 persen.
Selain itu, Erick juga telah berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp40 triliun dari hasil rights issue dapat didorong.
Dia menyebut Kementerian BUMN tengah mendorong komunikasi dengan OJK apakah usulan tersebut dapat diterima. Adapun terkait dengan aturan BMPK didorong oleh Erick agar tidak disalahgunakan oleh korporasi besar untuk melakukan pinjaman.
"Jadi bagiamana KUR ini bisa lebih tepat lebih murah ya memang harus kolaborasi dari pihak-pihak lain sehingga ini bisa efektif. Apakah itu perlu dibentuk badan kur saya juga tidak bisa ini bukan tupoksi saya," ujar Erick, Jumat (9/9/2022).
