Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Rancangan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau omnibus law sektor keuangan, yang diharapkan dapat memperbaiki sektor keuangan, justru banyak aspek kelembagaan yang diubah sehingga berpotensi menghambat sektor keuangan ke depan.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman menyoroti salah satu pasal, yaitu terkait independensi lembaga keuangan: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta tujuan jabatan gubernur BI.
Dalam paparannya disebutkan bahwa tujuan BI selain menciptakan stabilitas nilai rupiah, juga menjaga stabilitas sistem pembayaran, termasuk memastikan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
RUU PPSK juga mengamanatkan OJK mengawasi lembaga keuangan mikro berbentuk koperasi. Selain itu, ada perpindahan pengawasan koperasi ke OJK yang dapat dilakukan menurut besaran aset.
Sorotan lain yakni larangan politisi sebagai pejabat gubernur BI, OJK, dan LPS. Namun dalam RUU PPSK pasal tersebut dihilangkan. Artinya, posisi tersebut boleh diisi oleh parpol.
“Padahal kalau kita bicara tentang BI, OJK dan LPS adalah lembaga keuangan yang mestinya independen,” kata Rizal dalam diskusi publik INDEF “Menelaah RUU PPSK: Bagaimana Masa Depan Sektor Keuangan Indonesia?” pada Jumat (25/11/2022).
Baca Juga
Selain itu, lepasnya independensi lembaga keuangan disebut dapat menggerus kepercayaan masyarakat yang akhirnya berpotensi melemahkan fungsi lembaga keuangan.
Untuk itu, dia melihat perlu adanya penegasan dan batasan tentang tujuan BI hingga peran lainnya.
“Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti apa? Ini memang juga masih perlu banyak diskusi,” pungkasnya.
