Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar yakin Indonesia mampu memitigasi segala risiko perekonomian pada 2023.
Indonesia telah membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi kondisi yang lebih buruk, yakni sepanjang pandemi Covid-19 pada 2020–2022.
"Jadi jangan gentar terhadap hal itu [2023], tapi kita lihat juga apa yang terjadi sebelumnya dalam dua tahun ini dan bagaimana kita bisa keluar menavigasi dari semua persoalan itu hingga berada di penghujung tahun 2022 dengan keadaan yang relatif baik, saya rasa itu excelent-nya," kata Mahendra, Senin (5/12/2022).
Lebih lanjut, Mahendra memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Asean akan berbeda dengan sejumlah negara maju.
"Tidak ada yang tidak setuju bahwa Indonesia dan Asean akan berbeda jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi global utuk tahun depan. Artinya kita tetap dan harus mampu bisa tumbuh diatas 5 persen," tegas Mahendra.
Diharapkan, kinerja pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat memberikan kontribusi penting bagi Asean sebagai suatu kawasan yang lebih luas lagi.
Baca Juga
Terkait hal tersebut, sektor keuangan dinilai Mahendra lebih siap menopang pertumbuhan ekonomi pada 2023. Salah satu indikasinya adalah tingkat inklusi dan literasi keuangan di Tanah Air yang menunjukkan tren positif.
Mahendra melanjutkan, inklusi dan literasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global pada tahun depan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, OJK merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 dalam gelaran Financial Expo (FinExpo) 2022 yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan tahun ini.
Hasilnya, indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 85,10 persen. Lalu, indeks literasi keuangan mencapai 49,68 persen.
Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun ini naik 8,91 basis poin (bps) jika dibandingkan dengan SNLIK pada 2019 yang mencapai 76,19 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan Indonesia naik 11,65 bps jika dibandingkan SNLIK sebelumnya 38,03 persen.
"Hasil survei ini dapat diterjemahkan bahwa, jumlah masyarakat yang memahami dan mengenal produk jasa keuangan lebih tinggi lagi. Hal itu menjadi satu sisi yang menguatkan keyakinan dalam mencegah praktik layanan keuangan ilegal," ujar Mahendra.
Dia mengatakan indeks inklusi dan literasi keuangan menunjukkan potensi yang semakin besar dari lembaga jasa keuangan di Indonesia.
Selanjutnya OJK mendorong tingkat inklusi dan literasi keuangan dengan meluncurkan aplikasi otomasi informasi BPR/BPRS agar mampu mendapatkan eksposur lebih dalam memberikan pendanaan dan menyalurkan produknya kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh belahan nusantara.
"Sehingga benteng kedepan untuk meningkatnya kebutuhan inklusi literasi ada di setiap daerah. Dan pada saat akses keuangan formal cukup banyak, maka disitulah tingkat risiko ekonomi tumbuh menjadi ebih tinggi," tambah Mahendra.
