Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penerbitan obligasi hijau, sosial, dan berkelanjutan atau green bond sudah menebus US$700 miliar pada 2020.
Pernyataan tersebut dia sampaikan saat memberi kata sambutan di acara Mandiri ESG Festival yang digelar Rabu (12/7/2023). Tiko, sapaan akrabnya, melihat tren saat ini dalam instrumen ESG dan obligasi secara global, sebagai proxy dari mobilisasi sumber daya dan pendanaan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah penerbitan.
"Pada 2020, penerbitan obligasi hijau, sosial, dan berkelanjutan [green bond] mencapai US$700 miliar, [naik] dua kali lipat dari penerbitan pada 2019 sebesar US$358 miliar. Hal ini menunjukan besarnya minat investasi berkelanjutan saat ini," ujar Tiko.
Dia mengatakan untuk mencapai seluruh pihak baik pemerintah, regulator dan pelaku industri perlu berkolaborasi aktif untuk mencapai target dekarbonisasi dan mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan pedoman dan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan minat dan permintaan terhadap praktik ESG termasuk pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sementara regulator perlu menyediakan kerangka kerja dan platform yang memadai bagi industri meningkatkan partisipasi mereka dalam proyek hijau juga Lembaga keuangan dalam melakukan pembiayaan ESG dan berkelanjutan.
"Di sisi lain, seluruh pihak juga perlu membangun dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka dalam mengembangkan dan menawarkan berbagai inisiatif berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon dan tercapainya target NZE 2060," jelasnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Tiko menuturkan Kementerian BUMN juga terus mendorong penerapan bisnis berkelanjutan demi tercapainya target Nationally Determined Contribution (NDC) & NZE Indonesia melalui berbagai inisiatif dekarbonisasi.
Salah satu aksi konkret yang telah dilakukan KBUMN adalah melalui penerbitan SE Menteri BUMN No. SE-6/ MBU/ 12/ 2022 Dalam Mengakselerasi Tata Nilai Ekonomi Karbon Indonesia Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Melalui SE tersebut, dia berharap seluruh BUMN dapat menyusun roadmap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menjalakan Nilai Ekonomi Karbon sehingga dapat mendorong percepetan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan mendukung tercapainya NZE di 2060.
Tiko melihat bahwa Indonesia juga memiliki potensi besar dalam mencapai tujuan NZE melalui penyerapan karbon di sektor Kehutanan dan Transisi Energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Pada 2020, kebakaran hutan turun hingga 82 persen, tingkat kebakaran hutan terendah dalam 20 tahun terakhir. Di sektor energi, kita berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan EBT. Dalam hal ini, peran BUMN yang bergerak di sektor energi menjadi sangat penting dalam mendorong transisi hijau secara berkeadilan," katanya.
Dalam mendukung upaya dekarbonisasi tersebut, Kementerian BUMN juga telah meluncurkan 5 inisiatif ekosistem utama yaitu:
- MSOE Carbon Market + Natural Based Solution (NBS)
- Renewable Development
- EV Ecosystem
- Energy Tranistion Mechanism
- Green Industrial Cluster.
Dia menambahkan Kementerian BUMN juga terus melakukan pengembangan ekosistem ekonomi rendah karbon yang matang dan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pilot project Pasar Karbon BUMN untuk percepatan pencapaian NDC & NZE Indonesia, khusunya di BUMN sektor energi yang memiliki potensi penyerapan karbon yang cukup besar.
"Komitmen tersebut perlu juga didukung oleh peran sektor keuangan dalam menggerakkan sumber daya dan mobilisasi pendanaan untuk mendorong meningkatnya proyek hijau dan transisi energi berkeadilan," pungkasnya.
