Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan sistem transaksi pembayaran QRIS yang diterapkan telah melewati proses pengujian yang ketat, sehingga relatif aman untuk digunakan.
Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono mengatakan jika dibandingkan dengan QRIS negara lain, maka QRIS yang diterapkan di Indonesia relatif lebih aman.
“Semua yang kami launching, kami terbitkan sudah melalui pengujian, tidak sembarangan. Semua kesiapan model bisnis, sistem, teknologi, standardisasi penyedia jasa pembayaran. Makanya, tidak semua sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Kamis (17/8/2023).
Pada April 2023, aksi penipuan terjadi di masjid kawasan Jakarta Selatan, di mana seorang pria mengganti kode QRIS kotak amal dengan rekening pribadinya.
Baru-baru ini, kejadian serupa menimpa seorang penjual, di mana dirinya tak tahu menahu soal stiker yang menempel pada gerobaknya.
Menanggapi hal tersebut, Dicky mengatakan, BI terus berkomitmen melakukan edukasi atas maraknya kasus penipuan stiker QRIS palsu kian memakan banyak korban.
Dia menuturkan dalam prosesnya, pihaknya terus melakukan edukasi literasi bagi banyak merchant, untuk tidak hanya hanya Know Your Customer (KYC), namun juga KYM, (Know Your Merchant).
Baca Juga
“Merchant harus lihat hasilnya, misal pembeli sudah scan, maka harus diperiksa kembali. Lalu, semua merchant juga harus melihat notifikasi, apakah dananya sudah masuk atau belum,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem menyebut yang membuat banyak keamanan QRIS di negara lain relatif longgar, lantaran QRIS di negara lain bersifat link.
“Artinya, gini scan QRIS akan connect dengan link-nya. Link inilah yang akhirnya dibikin palsu [link]. Ketika QR di scan, yang muncul website, nah itu website oknum,” katanya.
Pembuatan QRIS Indonesia sesuai dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang memiliki kode standar masing-masing. Kode ini memungkinkan identifikasi yang tepat terhadap setiap PJP, termasuk bank yang memberikan layanan tersebut.
“QRIS Indonesia, sesuai dengan siapa PJP yang menerbitkan, QRIS sudah distandardisasi, di mana di dalamnya sudah kode-kode, bank yang mem-provide itu siapa, tiap bank punya kode,” katanya.
Dalam hal ini, kode bersifat tetap. Sehingga, pemalsuan akan relatif lebih kecil.
“Tapi, viralnya kasus yang bisa terjadi, maka kita selalu mengingatkan pada merchant, stiker bisa diganti, dengan kode QR rekening, sehingga masuk ke oknum,” katanya.
Akan tetapi, untuk bisa sang oknum mendapatkan kode QR tersebut, oknum harus mendaftarkan ke PJP. Di mana, jika terjadi kejahatan, maka PJP bisa mengejar oknum. Pasalnya, semua data pribadi telah disimpan oleh PJP.
“Maka, ini jadi ini akan suspect tindakan kejahatan. Artinya, kita relatif termitigasi,” tutupnya.
