Di sisi lain, Direktur Institutional Banking DBS Indonesia Kunardy Lie mengatakan perseroan secara perlahan mengurangi pembiayaan dan tetap membuka peluang pembiayaan batu bara, dengan catatan untuk melakukan transisi energi.
Hal ini lantaran, meski batu bara menjadi sumber energi paling murah di Indonesia dan peluang membiayai batu bara masih besar, tetapi bank tidak bisa terus menerus membiayai proyek batu bara karena dampaknya akan sulit mendapat perlindungan asuransi.
“Semua orang sudah menghindar ke sana [batu bara], apalagi global warming kan makin parah. Sebenarnya, kita harus mengimbangi ESG dengan energy security, karena tidak mungkin tiba-tiba gelap gulita. Makanya batu bara harus secara bertahap di shut down, misal waktunya masih 20 tahun, ya kita coba kurangi jadi 15 tahun, ini kan cara kontribusi kita,” katanya.
Saat ini, DBS Indonesia mencatat menyalurkan pembiayaan senilai US$200 juta kepada sebuah perusahaan yang berhubungan dengan industri batu bara.
“Namun, penting untuk dicatat bahwa pembiayaan ini tidak langsung terkait dengan tambang batu bara atau eksploitasi batu bara, melainkan digunakan untuk aktivitas atau proyek yang lebih berkelanjutan,” ucap Kunardy.
Untuk penyaluran kredit hijau Bank DBS Indonesia telah membukukan pembiayaan keberlanjutan, termasuk transition loan sebesar Rp4 triliun per Juli 2023 atau naik 253 persen sejak tahun lalu.
Kunardy pun optimistis perseroan mampu membidik pembiayaan berkelanjutan hingga Rp5,5 triliun pada akhir tahun ini.
Selanjutnya, saat disinggung soal pembiayaan ke arah charging station, DBS Indonesia sangat tertarik untuk bisa memberikan financing ke segmen tersebut.
“PLN saat ini sedang me-rollout charging station sebagai infrasturktur di Indonesia, kalau berbicara EV [electric vehicle], ya ini sangat penting, karena EV perlu infrastruktur charging, kalau enggak ya enggak bisa jalan. Jadi, ini akan menjadi ekosistem yang menyatu,” ujarnya pada Bisnis.
SVP Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan pun mengatakan pengurangan porsi ke sektor batu bara sendiri tidak akan berpengaruh besar pada kinerja perbankan. Namun, hal ini perlu dilakukan secara bertahap oleh perbankan, bukannya langsung sekaligus.
“Adanya tuntutan dari penerapan ESG, membuat bank mulai mengurangi porsi pembiayaan ke sektor batu bara dan diharapkan dapat berganti ke energi terbarukan. Namun, seperti kita lihat juga kebutuhan batu bara sebagai sumber energi juga masih banyak terutama menjelang musim dingin di Eropa sekitar bulan-bulan November-Desember,” katanya pada Bisnis, Rabu (6/9/2023).
Bahkan, dirinya mengartikan tuntutan perbankan untuk mengurangi porsi ini pun tak semata-mata dari aturan ESG dari pemerintah untuk perbankan
Pasalnya, menengok pernyataan Direktur DBS, itu berarti perusahaan asuransi juga telah mulai menerapkan persyaratan tertentu, di mana perbankan yang ingin tetap mendapatkan layanan asuransi harus menghindari pembiayaan proyek batu bara. Dengan demikian, hal ini dinilai menjadi kegamangan perbankan untuk terus menyalurkan kredit ke sektor batu bara.
