Bisnis.com, MALANG – Pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI sebagai perseroan yang mengelola dana pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di dalam anggaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penata Kelola Perusahaan Negara Muda Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN Rugun Hutapea mengatakan bahwa amanat ini sudah berlangsung sejak 2022. Sistem yang berjalan masih muda ini masih dalam masa transisi karena butuh perbaikan.
“Kami melakukan monev [monitoring dan evaluasi] ke BRI. Kami rutin dengan BRI mengundang semua BUMN untuk melihat dan mengevaluasi masalah yang ada. Dengan kisaran 120-an BUMN yang bekerja sama ke BRI, pasti banyak kendala di lapangan. Itu yang kami cari masalah dan solusi,” katanya saat ditemui di Malang, Jawa Timur, Rabu (20/12/2023).
Rugun mengatakan bahwa dasar penugasan pemusatan seluruh dana pembiayaan UMKM ke BRI mengacu pada surat edaran yang diterbitkan Menteri BUMN Erick Thohir pada tahun lalu.
Surat edaran tersebut mencantel Peraturan Menteri BUMN No. Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN.
Pada pasal 35, tertulis bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program TJSL BUMN dalam bentuk pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya, BUMN dapat melakukan kerja sama dengan BUMN lain, anak perusahaan, perusahaan terafiliasi BUMN, badan hukum yang didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, badan usaha, dan/atau badan hukum lainnya.
Baca Juga
“Dari sini, kami ambil pasalnya. Kami munculkan surat itu. Surat itu menjadi acuan BUMN dalam menjalankan program yang dimaksud,” jelas Rugun.
Pemerintah mempertimbangan BRI menjadi pengumpul dana pembinaan UMKM seluruh BUMN karena sudah memiliki sistem dan kinerja yang bagus dalam menyalurkan anggaran tersebut.
Di saat yang sama, tidak semua BUMN dapat mengelola dana pembiayaan UMKM dengan baik. Atas pertimbangan itu, pemerintah menunjuk BRI sebagai pusat pengelolaan program tersebut.
Rugun menuturkan bahwa pemusatan dana UMKM sambil terus dilakukan monev berjalan dengan baik. Ini terlihat dari besarnya pengembalian dana dari UMKM ke BRI.
“Dari kisaran Rp800 miliar yang dikerjasamakan, 0,03% yang posisinya kurang lancar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pembiayaan kepada UMKM harus dipermudah. Berdasarkan catatannya, realisasi kredit UMKM masih kecil, yaitu 21% dari total kredit Indonesia. Di China, angkanya 65%. Jepang 65% dan India 50%. Dia berpikir harus membuat regulasi yang lebih memihak kepada UMKM.
“Karena UMKM kita tidak punya aset agunan atau collateral [jaminan] sehingga prospek itu juga harus dilihat, tidak hanya agunannya mana. Dilihat juga agunan tidak ada tapi kalau prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit,” katanya pada pembukaan UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2023, Kamis (7/12/2023).
