Bisnis.com, JAKARTA – Pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air saat ini masih tergolong kecil dibandingkan industri secara keseluruhan. Namun, lorong asa memperbesar pasar nyatanya masih terbuka lebar, salah satunya ditangkap Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) dengan rencana pengembangan bank syariah kelas kakap di Indonesia.
Dalam berbagai momentum, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin kerap kali menyinggung nasib pasar keuangan syariah Tanah Air, termasuk perbankan syariah. Orang nomor dua di Indonesia sempat menyinggung bahwa pemerintah menginginkan agar pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia mencapai 50%.
Pada kenyataannya, keinginan pemerintah tersebut begitu berat. Pada 2023, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih di angka 10,94% terhadap total keuangan nasional. Segendang sepenarian, pangsa aset perbankan syariah masih minim, baru 7,3% dari keseluruhan aset perbankan.
Dia pun mendorong agar berbagai pihak terlibat dalam mendongkrak pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.
“Indonesia sebagai negara demokrasi dan berpenduduk muslim terbesar di dunia, sudah sewajarnya berada di bangku kemudi dalam pengembangan ekonomi syariah global, dan menjadi model bagi terwujudnya Islam dan kemajuan,” ujar Ma’ruf dalam seminar dan launching Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024, pada beberapa waktu lalu (6/12/2023).
Belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae juga membeberkan fakta masih rendahnya pangsa pasar bank syariah di RI. Menurutnya, banyak bank-bank syariah yang asetnya tergolong kecil.
Tercatat, dari total 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) di Indonesia, sebanyak 11 BUS dan 17 UUS masih berada dalam kelas aset di bawah Rp4 triliun. Hanya satu bank syariah beraset di atas Rp100 triliun.
Pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang hanya 7,3% juga tergolong kecil dibandingkan negara lain, seperti Malaysia. Berdasarkan data Standard & Poor's Financial Service, pangsa pasar bank syariah di Malaysia malahan telah mencapai 36,6% pada 2020, jauh di atas Indonesia.
Dengan fakta tersebut, berbagai pihak bergeliat mengerek pangsa pasar bank syariah di Tanah Air. OJK misalnya menuangkan kebijakan strategis dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yang memberikan arah kebijakan dari sisi industri dan masyarakat.
| Baca Juga : Musim Merger 2024, dari BPD hingga Bank Syariah |
|---|
Dalam roadmap tersebut, OJK mendorong akselerasi konsolidasi bank syariah di Indonesia. Adapun, konsolidasi itu dilakukan untuk perbaikan struktur pasar perbankan syariah dengan mendorong hadirnya bank syariah berskala besar lebih banyak lagi.
"Ukuran besar buat lembaga intermediasi itu penting," kata Dian dalam wawancara khusus dengan Bisnis pada pada akhir tahun lalu (22/12/2023). OJK menginginkan setidaknya ada dua atau tiga bank syariah berskala besar lahir di Indonesia.
Dorongan agar lahirnya bank syariah berskala besar juga dijalankan OJK melalui penguatan unit usaha syariah. Tahun lalu, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS).
Dalam beleid tersebut, terdapat ketentuan bahwa bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off. OJK memang mengharapkan proses spin off UUS dapat menghasilkan BUS yang kuat. Dengan begitu, pangsa pasar bank syariah di RI pun terkerek.
Geliat BTN
Gayung pun bersambut, salah satu bank milik negara, BTN tengah memperkuat bisnis syariahnya dan berupaya melahirkan bank umum syariah kelas kakap di Tanah Air. Jalan yang telah disiapkan otoritas keuangan itu nyatanya berkelindan dengan BTN.
BTN akan menjalankan spin off UUS mereka dan membentuk bank umum syariah baru. Kabar mencuat, skema spin off UUS BTN ini seiring dengan aksi korporasi akuisisi bank syariah.
Kemudian, muncul nama bank yang akan diakuisisi BTN, yakni bank syariah tertua di Tanah Air, PT Bank Muamalat Tbk. Setelah akuisisi, UUS milik BTN yakni BTN Syariah kabarnya akan digabung dengan Bank Muamalat.
Sinyal penggabungan antara BTN Syariah dan Bank Muamalat makin terang usai Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa aksi korporasi ini diperkirakan bakal rampung pada Maret 2024.
Erick mengatakan bahwa Kementerian BUMN sudah melakukan diskusi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemegang saham pengendali Bank Muamalat dan Menteri Agama terkait peluang kerja sama antara BTN Syariah dengan Bank Muamalat.
“Kami sudah diskusi sama BPKH dan Pak Menteri Agama, mungkin tidak, kita bersinergi antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar,” ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, pada akhir tahun lalu (19/12/2023).
Menurut Erick, penggabungan dua bank tersebut memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam jajaran 10 bank syariah terbesar di dunia. Dia pun memperkirakan pembahasan final terkait merger antara BTN Syariah dan Muamalat akan selesai pada Maret 2024.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN memang berkomitmen untuk memperkuat bisnis syariah mereka. Adapun, jika BTN Syariah spin off dari UUS jadi BUS, BTN telah menyiapkan rencana bisnisnya. Di antara rencana bisnis bank umum syariah baru itu adalah, agresivitas menyasar pasar kredit pemilikan rumah (KPR) syariah.
Tak ayal, BTN memang identik dengan bisnis KPR. Bank milik negara itu merupakan bank spesialis penyalur pembiayaan perumahan di belantika Indonesia.
Nixon mengatakan dengan spin off, bank umum syariah nantinya akan menjadi ‘mesin’ pertumbuhan yang moncer di segmen konsumer syariah. Apalagi, menurutnya potensi KPR syariah sedang tumbuh tinggi di Indonesia.
“Saat ini bisnis KPR syariah itu besar, 20-30% akad KPR sekarang itu [pasar] mintanya syariah,” imbuh Nixon di Kantor Kementerian BUMN, pada awal tahun ini (3/1/2024).
Suarana di konter syariah Bank BTN. / Bisnis-Dedi Gunawan
Sebelumnya, dia juga menyatakan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk membeli rumah melalui skema pembiayaan syariah semakin besar.
“Masyarakat Indonesia mayoritas merupakan muslim yang merupakan basis nasabah yang kuat untuk bisnis pembiayaan perumahan dengan skema syariah. Kami optimistis BTN Syariah memiliki ruang besar untuk terus bertumbuh besar sehingga dapat melayani kebutuhan pembiayaan perumahan masyarakat Indonesia,” kata Nixon dalam keterangan tertulis pada akhir tahun lalu (27/11/2023).
BTN Syariah menyediakan pembiayaan perumahan dari hulu ke hilir. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menuturkan produk pembiayaan yang diberikan BTN Syariah mulai dari kepemilikan lahan, konstruksi rumah, hingga renovasi rumah.
UUS Bank BTN ini juga berfokus menyalurkan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bisnis syariah kami fokus ke penyaluran pembiayaan perumahan, untuk itu kami akan terus memacu kinerja syariah terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat dengan skema syariah," ujar Hirwandi.
Para pejuang KPR secara syariah disediakan skema pembayaran dengan produk bertajuk KPR BTN Indent iB, KPR BTN Platinum iB, dan KPR BTN Properti melalui skema musyarakah mutanaqisah.
Di tengah upaya pembentukan bank umum syariah dari BTN itu, UUS BTN yakni BTN Syariah telah mencatatkan kinerja moncer, setidaknya hingga kuartal III/2023. BTN Syariah telah meraup laba bersih RpRp235,27 miliar di kuartal III/2023, melonjak 70,4% secara tahunan (year on year/yoy).
Capaian laba bersih BTN Syariah ini disumbang penyaluran pembiayaan yang mencapai Rp30,35 triliun pada kuartal III/2023, naik 17,94% yoy. Pembiayaan perumahan tercatat mendominasi dari keseluruhan penyaluran pembiayaan di BTN Syariah yang porsinya mencapai 97,43%.
Kemampuan penyaluran pembiayaan ini ditopang oleh penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang telah mencapai Rp36,25 triliun pada kuartal III/2023, naik 16,76% yoy. Adapun, BTN Syariah telah meraup aset Rp48,41 triliun, naik 17,26% yoy.
Karyawan mencoba layanan terbaru dalam aplikasi milik Bank Tabungan Negara./Istimewa
Sementara itu, raupan laba bersih BTN Syariah ini turut menopang perolehan laba bersih BTN. Tercatat, pada kuartal III/2023, BTN mencatatkan laba bersih senilai Rp2,31 triliun.
BTN juga telah mencatatkan total kredit dan pembiayaan senilai Rp318,30 triliun, tumbuh 9,87% yoy. Peningkatan tersebut didorong pertumbuhan KPR Subsidi yang naik 11,87% yoy dari Rp140,97 triliun menjadi Rp157,71 triliun pada kuartal III/2023.
Sementara dari sisi pendanaan, BTN telah meraup DPK yang mencapai Rp323,90 triliun, naik 3,54% yoy. BTN juga mencatatkan porsi dana murah atau current account savings account (CASA) sebesar 49,48% per September 2023, naik 358 basis poin (bps). Per kuartal III/2023, total aset Bank BTN mencapai Rp409,68 triliun, naik 5,24% yoy.
Ragam Peluang
Sebenarnya, peluang memperbesar pasar keuangan syariah di Indonesia terbuka lebar. Pasar syariah Indonesia sendiri nyatanya tergolong besar.
Indonesia menempati posisi strategis, yakni 87,02% penduduk Indonesia adalah muslim. Nilai konsumsi dari 241,7 juta penduduk muslim merupakan peluang yang besar dan dapat menjadi akseleran pemulihan ekonomi nasional.
Masyarakat Indonesia juga masih banyak yang belum tersentuh layanan perbankan, ini terlihat dari inklusi keuangan syariah Indonesia yang hanya mencapai 12,12% berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan juga mengatakan peluang pertumbuhan terbuka lebar bagi BTN dengan hadirnya bank umum syariah berskala besar. Bank umum syariah besutan BTN menurutnya berpeluang menggairahkan pasar bank syariah Tanah Air.
"Potensi tergolong besar ke depannya, terutama ketika pasar dan daya beli masyarakat mulai membaik," ujar Trioksa kepada Bisnis pada Rabu (10/1/2024).
Pengamat Ekonomi Syariah IPB University Irfan Syauqi Beik juga menyebut kehadiran bank umum syariah berskala besar dari BTN akan membuat tingkat persaingan industri menjadi lebih baik. "Kemampuan daya saing terhadap perbankan konvensional juga diharapkan semakin meningkat,” tuturnya.
Dengan adanya persiapan yang mumpuni, apabila bank umum syariah berskala besar ini lahir, maka peta perbankan syariah pada 2024 juga akan semakin kompetitif. Kualitas layanan juga dinilai akan semakin baik.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan terdapat sejumlah potensi bisnis yang prospektif digarap perbankan syariah di Indonesia.
Bank syariah misalnya bisa menarik nasabah dengan menawarkan produk yang berbeda dibandingkan bank konvensional, salah satunya KPR syariah. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, KPR syariah dinilai potensial.
Bank syariah juga bisa menghadirkan produk keuangan lain dengan menyasar ekosistem syariah yang luas seperti pendidikan islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), produk halal, hingga haji serta umroh.
Pada akhirnya asa pasar perbankan syariah di Indonesia yang gemilang akan selalu ada. Ragam geliat terus ditunjukkan, seperti ikhtiarnya BTN dalam melahirkan bank kelas kakap di bumi pertiwi.
