Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dorongan agar lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan menjajaki skema pinjaman khusus mahasiswa atau student loan. Sederet bank pun mulai mengkaji skema student loan tersebut.
PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) misalnya sedang mengkaji skema potensial yang bisa diterapkan bank atas student loan itu. "Kami akan melakukan assessment untuk melihat realistic potential-nya," kata Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan kepada Bisnis pada Selasa (21/5/2024).
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) pun menyambut baik dorongan pemerintah hingga otoritas terkait student loan.
Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan peluang penyaluran kredit dengan skema student loan telah dijajaki bank.
"Kami mulai melalui penyelenggaraan kerjasama dengan universitas sebagai institusi pendidikan, serta membangun ekosistem pendidikan," ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (21/5/2024).
BTN juga mulai mengembangkan ekosistem pendidikan seperti melalui media pembayaran payment poin, produk investasi berjangka, maupun penyedia dana pendidikan.
Baca Juga
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar juga mengatakan bagi perbankan, skema student loan memang potensial. "Kami pun sedang dalam proses membuat skema baru untuk student loan," katanya kepada Bisnis pada Senin (20/5/2024).
Adapun, BNI memang menyiapkan produk pembiayaan khusus pendidikan atau student loan dengan tenor 3 tahun hingga 5 tahun. Dalam pengembangan produk tersebut, BNI menjalankan pilot project di sejumlah kampus seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga Universitas Indonesia (UI).
Menurutnya, student loan potensial karena pelajar atau mahasiswa saat ini sudah banyak yang mengenal produk keuangan seperti investasi hingga pembiayaan. Selain itu, mahasiswa pun dituntut untuk bisa mengelola keuangannya.
Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan BCA pun akan mengambil langkah awal dengan melakukan pilot project student loan.
“Nanti kami pelajari [program student loan], dengan mengetahui siapa yang menerima [calon debitur], lalu kebutuhannya seperti apa. Intinya akan ada suatu list [daftar], apa aja yg harus kita perhatikan [untuk student loan],” ujarnya kepada awak media pada Senin (20/5/2024) di Jakarta.
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Hery Gunardi juga mengatakan student loan menjadi potensi tersendiri sebagai bagian dari pembiayaan perbankan.
“Ketika masuk pembiayaan, artinya kami harus pelajari siapa target marketnya, lalu mengenai repayment capacity. Jadi, logikanya pembiayaan itu harus balik,” ujarnya.
Adapun, sejauh ini, kata Hery, BSI telah memberikan banyak beasiswa, tetapi beasiswa tersebut tidak berbentuk pinjaman melainkan bantuan atau hibah (grant) yang diberikan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Karena bank syariah punya dana sosial bank syariah,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK mendorong agar lembaga jasa keuangan mengembangkan skema student loan. Sebab, OJK menyadari bahwa terdapat kasus mahasiswa yang terjerat pinjaman online (pinjol) untuk bayar kuliahnya.
"Kami diskusi dengan penyelenggara jasa keuangan, ayo dong dibuka student loan, dengan skema yang lebih student friendly. Misalnya nanti bayarnya pas anaknya [mahasiswa] kerja," kata perempuan yang biasa disapa Kiki itu dalam acara Training of Trainers bagi guru yang digelar oleh OJK pada Senin (20/5/2024).
Menurutnya, di luar negeri, student loan merupakan hal yang banyak dijumpai. Sementara, di Indonesia, apalagi untuk mahasiswa S1, jumlahnya masih minim.
"Jadi, selama skemanya bagus dan tidak memberatkan. Itu [student loan] bisa jadi pilihan, dari perbankan juga ada," tutur Kiki.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan pemerintah menjajaki pembahasan student loan bersama dewan pengawas (dewas) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pembahasan tersebut berangkat dari banyaknya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, salah satunya untuk membayar kuliah.
“Kami sedang bahas dalam dewas LPDP, meminta LPDP mengembangkan student loan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers KSSK di Kantor Kementerian Keuangan pada Januari lalu (30/1/2024).
Di samping hal itu, Sri Mulyani bersama dewas LPDP tentu melihat adanya potensi masalah yang akan timbul dari kebijakan ini.
Seperti halnya di negara maju Amerika Serikat (AS) yang telah menerapkan produk kredit pendidikan ini, menimbulkan masalah jangka panjang. Bahkan menurut National Student Clearinghouse Research Center, 40,41 juta peminjam pinjaman mahasiswa tidak menyelesaikan sekolahnya alias berhenti sekolah dan tidak mendapatkan gelar.
Adapun, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah juga telah membahas rencana tersebut bersama perbankan.
“LPDP akan merumuskan, bagaimana affordability dari peminjaman itu sehingga tidak memberatkan siswa namun juga mencegah moral hazard dan memberikan afirmasi kepada yang tidak mampu,” jelasnya.
