Bisnis.com, JAKARTA -- Penerapan sistem pembayaran digital dengan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus meningkat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Lantas, bagaimana dengan penerapan QRIS di daerah?
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mencatat sekira 60% anggotanya sudah beralih menggunakan transaksi digital. Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat menyampaikan masih ada 40% yang belum sepenuhnya beralih ke QRIS lantaran keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.
"[40%] Ini didominasi UMKM, terutama yang berada di daerah," ujar Erik dalam keterangan resmi, Rabu (24/7/2024).
Menurutnya, langkah digitalisasi transaksi itu baik dan sangat memudahkan karena efisien dan justru bisa memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli.
Namun, dia tak menampik tantangannya ada pada infrastruktur teknologi, ketersediaan dan kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia.
"Kemudian literasi digital, masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Lalu, kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan transaksi digital," ucapnya.
Di sisi lain, Erik mengatakan transaksi digital memiliki dampak positif di antaranya transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu, pencatatan transaksi lebih transparan dan terstruktur, serta mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas dan transportasi.
QRIS juga memudahkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Meski demikian, transaksi digital juga memiliki sisi negatif, di mana bisa membuat ketergantungan sehingga akan menimbulkan masalah jika terjadi gangguan teknis. Dampak negatif lainnya, yakni risiko kebocoran data dan penipuan digital.
"Ditambah masyarakat yang belum melek digital atau tidak memiliki akses ke teknologi bisa tertinggal," terang Erik.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur internet di seluruh Indonesia dan meningkatkan literasi digital melalui edukasi dan pelatihan yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
HIPPI juga memberikan catatan untuk perbaikan penggunaan QRIS yakni memperluas lebih banyak sektor dan wilayah. Mempermudah proses pendaftaran dan penggunaan QRIS bagi pelaku usaha, serta dibarengi dengan melakukan kampanye edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS.
Praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi QRIS tumbuh signifikan yakni mencapai 226, 54% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juni 2024 dengan pengguna mencapai 50 juta.
Adapun, jumlah merchant yang menjual produk/jasanya secara luring dan daring mencapai 32,71 juta pada Juni lalu. Jumlah tersebut bertambah dibandingkan Mei lalu dengan 32,25 juta merchant.
"Dari data itu, kampanye transaksi digital on the track. Artinya toko mulai merasakan manfaat dari QRIS dalam transaksi pembayaran, ini sangat positif untuk ekonomi Indonesia," ujarnya.
Indra mengatakan Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.
Menurutnya, BI tidak bisa dibiarkan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Perlu semua pihak yang terlibat dalam pengadaan system transaksi digital juga turut serta kampanye.
Dia memberi contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra. Beberapa diantarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya.
“Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi BI pada 2014,” lanjutnya.
Dia mengungkapkan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan, arus kas UMKM dan pembuatan laporan pajak.
