Bisnis.com, JAKARTA - Telah terjadi lonjakan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024. Bagaimana nasibnya pada 2025?
Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.
Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.
Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.
Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 137 bank bangkrut di Tanah Air.
Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Satu-satunya bank umum atau bank bukan berjenis BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya hanya PT Bank IFI.
Baca Juga
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyebab maraknya BPR yang bangkrut yakni adanya penyalahgunaan atau fraud.
Meski begitu, menurutnya bisnis BPR tetap bertumbuh. Pada semester I/2024, aset BPR misalnya tumbuh 6,19% secara tahunan (year on year/yoy). Penyaluran kredit BPR tumbuh 7,01% yoy. Lalu, raupan dana pihak ketiga (DPK) BPR tumbuh 6,96% yoy.
Pertumbuhan aset, kredit, dan DPK BPR menurutnya ditopang oleh pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar serta akselerasi konsolidasi.
Adapun, ia memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan. "Dinamika ekonomi global dan domestik membawa tantangan bagi industri perbankan, tidak terkecuali industri BPR," katanya dalam jawaban tertulis pada Sabtu (14/9/2024).
Tantangan lainnya, adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR.
Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"BPR diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya," ujar Dian.
Dalam mengembangkan industri BPR, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.
