Bisnis.com, JAKARTA — Bank pembangunan daerah tertua di Indonesia yaitu Bank DKI dikabarkan tengah bersiap melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing dan penguatan permodalan. Mari menengok sejarah bank yang berdiri sejak 1978 itu.
Bank DKI saat ini berstatus sebagai Bank Umum Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) II. Melansir dari situs resmi Bank DKI pada Minggu (20/4/2025), mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%, dan sisanya 0,02% dimiliki Perumda Pasar Jaya.
Sejak berdiri pada 11 April 1961, Bank DKI telah melewati berbagai transformasi seiring perkembangan Jakarta sebagai ibu kota negara. Awalnya bernama PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya, bank ini berubah menjadi Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta pada 1978.
Perubahan selanjutnya terjadi pada 1999 menjadi PT Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Lalu pada akhirnya menggunakan nama PT Bank DKI sejak 2008.
Adapun, langkah menuju IPO ini mendapat sorotan langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyampaikan dukungannya dalam acara pengukuhan Kepala Kantor OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi, Jumat (18/4/2025).
Dia berharap sinergi antara Pemprov DKI dan OJK dapat terus terjalin dalam mengawal rencana besar tersebut.
"Secara khusus, saya mendoakan kepada Pak Edwin dan jajaran mudah-mudahan membawa kebaikan, keberhasilan di Jakarta ini karena memang tantangan ekonomi yang sedang terjadi. Kita tahu bersama tidak sedang baik-baik saja, jadi ini menjadi tantangan yang cukup menantang bagi kita semua," ujar Pramono dalam siaran pers resmi Jumat (18/4/2025).
Selain kabar IPO, Bank DKI diketahui sedang menghadapi adanya dugaan kebocoran dana sebesar Rp100 miliar. Kabar kebocoran itu merupakan buntut dari gangguan yang dialami para nasabah pada bulan puasa lalu.
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan bahwa angka tersebut masih bersifat estimatif dan belum dapat dipastikan kebenarannya secara menyeluruh.
“Mungkin bisa jadi [terdeteksi uang yang hilang Rp100 miliar]. Tapi enggak terlalu tinggi, enggak,” tutur Agus di Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Kendati demikian, Agus menegaskan bahwa dana yang diduga bocor tersebut bukan berasal dari dana milik nasabah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Jakarta, Pramono Anung sebelumnya.
