Bisnis.com, JAKARTA – Kendati pembentukan harga (bookbuilding) Patriot Bond masih sebulan lagi, penawaran terhadap obligasi yang dirilis BPI Danantara ini dikabarkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe).
“Iya mengalami oversubscribe, saat ini proses masih berjalan,” kata salah satu eksekutif yang mengetahui proses penerbitan Patriot Bond kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).
Dia enggan menyebutkan berapa kali kelebihan permintaan surat utang yang ditawarkan kepada para konglomerat di Tanah Air tersebut. Menurutnya, proses pelaksanaan penerbitan Patriot Bond itu sudah berjalan sebulan lalu.
Bisnis mencoba menghubungi Chief Investment Officer di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Patria Sjahrir mengenai kabar oversubscribe itu. Dia hanya menjawab singkat. ”Yang terbaik buat negara.”
Pandu tidak merespons saat disebutkan kelebihan permintaan tiga kali lipat. Seperti diketahui, Danantara mengincar dana sekitar Rp50 triliun atau sekitar US$3,1 miliar dari penerbitan surat utang atau obligasi bertajuk Patriot Bond.
Danantara berencana menerbitkan obligasi tersebut dalam dua tenor, yaitu 5 tahun dan 7 tahun dengan nilai masing-masing Rp25 triliun. Berdasarkan dokumen yang dilihat Bloomberg, dua seri obligasi tersebut akan diterbitkan dengan kupon sebesar 2%.
Baca Juga
Kupon tersebut lebih rendah dari BI Rate yang saat ini bertengger di level 5% dan yield SBN tenor yang sama di posisi 5,8% dan 6,1%. Penerbitan Patriot Bond akan melibatkan Mandiri Sekuritas sebagai manajer investasi.
Dalam keterangan tertulisnya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan Danantara berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik.
"Setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan," kata Pandu dalam keterangan resmi, Selasa (26/8/2025).
Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.
Melalui obligasi ini, lanjutnya, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah-panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.
Pandu menjelaskan prinsip dasar Patriot Bond adalah partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi Kelompok Djarum
Sementara itu, informasi lain menyebutkan bahwa kelompok usaha Djarum yang dikendalikan oleh Hartono bersaudara dikabarkan berada di daftar teratas dalam penawaran untuk membeli Patriot Bond.
Namun, belum ada angka pasti mengenai berapa besar Djarum berpartisipasi dalam membeli surat utang tersebut. “Yang jelas teratas, triliunan [rupiah] pastinya,” ujar sumber Bisnis.
Bisnis mencoba mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Budi Dharmawan, Corporate Communication Djarum Group. Dia tidak membantah, tetapi tidak membenarkan kabar tersebut.
“Baik juga untuk menunggu pernyataan resmi Danantara, perihal ini,” ujarnya dalam pesan singkat.
Upaya penerbitan obligasi itu menambah daftar Danantara dalam menggalang pendanaan. Sebelumnya, sovereign wealth fund (SWF) ini telah menghimpun sekitar US$7 miliar dari dividen BUMN.
Selain itu, Danantara dikabarkan diberikan penawaran kredit senilai US$10 miliar dari enam bank asing. Namun, Danantara hanya menarik dana senilai US$3 miliar untuk membiayai sejumlah investasi strategis.
Fasilitas kredit ini akan menjadi salah satu pinjaman terbesar yang disalurkan bank swasta di Asia Tenggara setelah penarikan penuh. Hal itu menandai pendanaan pertama dari sektor swasta bagi Danantara sejak berdiri pada Februari 2025.
DBS, HSBC, Natixis SA, Standard Chartered, dan United Overseas Bank (UOB) diberitakan telah ditunjuk sebagai pengatur fasilitas pinjaman jumbo ini.
Kelima bank tersebut termasuk dalam 11 bank asing yang mengajukan proposal pendanaan. Salah satu proyek yang disebut akan menggunakan dana awal tersebut adalah pembangunan pabrik chlor-alkali dan ethylene dichloride senilai US$800 juta milik PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA).
