Bisnis.com, JAKARTA--- Kalangan akademisi menilai pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) perlu dibarengi dengan sosialiasi yang gencar.
Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Fentiny Nugroho mengatakan pada saat ini masih banyak anggota masyarakat yang bingung terhadap kebijakan tersebut.
“Masalah sosialisasi masih perlu menjadi perhatian,” katanya, Sabtu (8/11/2014).
Menurutnya, berbagai jalur distribusi kartu tersebut seperti Kantor Pos perlu dipastikan agar benar-benar menjangkau rakyat kecil yang berhak atas program tersebut.
Pemerintah pusat, ujarnya, perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memacu program tersebut.
Fentiny mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi potensi tumpang-tindih program yang ada.
Di samping itu, dia berharap pemerintah memperhatikan ketepatan penerima bantuan yang ada.
“Misalnya, di satu lokasi ada 1 keluarga yang memperoleh 2 program. Di sisi lain, ada keluarga yang enggak dapat program. Atau yang sudah dapat KJP [Kartu Jakarta Pintar], tapi dapat pula KIP,” katanya.
Di tempat yang sama, Perwakilan Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana mengatakan berbagai kartu yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan kelanjutan dari program pemerintahan sebelumnya.
Misalnya, program KIP merupakan kelanjutan dari program bantuan siswa miskin.
Sementara itu, penerima program KIS merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam skema program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.
