Bisnis.com, SURABAYA – PT Garam (Persero) akan memberlakukan sistem pembayaran nontunai untuk mencegah kebocoran anggaran serapan garam petani pada musim panen tahun ini.
Direktur Utama PT Garam Usman Perdanakusuma menjelaskan strategi tersebut baru pertama kalinya diterapkan perusahaannya. Untuk itu, pihaknya telah menunjuk bank-bank BUMN yang menguasai kantor cabang di sentra-sentra produksi garam di Madura.
“Nah, ini juga strategi baru dari kami. Mulai tahun ini, penyerapan tidak akan menggunakan sistem tunai, tapi melalui invoice bagi petani yang langsung diambil di bank-bank BUMN yang bekerja sama dengan kami,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (7/7/2015).
Dia mengungkapkan tahun-tahun sebelumnya sering terjadi kasus di mana garam-garam yang sudah kami reject PT Garam, tidak lama kemudian bisa masuk lagi dan terbeli. Hal itu dipicu lemahnya pengawasan dan ada permainan baik dari pihak kami maupun pihak luar.
“Padahal, pemerintah sudah melakukan sistem stoknas pada 1990-an, tapi gagal. Lalu, pakai resi gudang dan PMN untuk stoknas, juga gagal karena sistemnya tidak melibatkan stakeholders. Jadi, mulai sekarang, SOP-nya akan disupervisi langsung oleh BPKP.”
Sebagai langkah pencegahan lain, PT Garam juga akan melibatkan banyak pihak untuk mengawal musim produksi ini, baik kepolisian, surveior independen, SKPD KKP, hingga ulama PJNU.
“Karena kami tidak mau sampai tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh mafia-mafia di lapangan. Kami mau transparan.”
