Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah mendalami opsi pengendalian defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan sistem gotong-royong.
Puan Maharani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan dengan sistem ini, pemerintah pusat dan daerah akan bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang. Pasalnya, ada 34 provinsi dan 531 kabupaten/kota yang bisa bersinergi.
“Pemda bisa kita dorong mengalokasikan APBD untuk anggaran kesehatan yang sesuai. Seharusnya anggaran pusat 5% di sana [pemda] minimal 10% dari APBD. Intinya defisit BPJS Kesehatan ini kita pikul sama-sama dalam gotong royong sehingga tidak terasa berat," jelasnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Rabu (21/6/2017).
Pemerintah pusat, lanjutnya, tetap berkomitmen kuat untuk menjalankan program BPJS Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Pembenahan juga akan dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh obat dan pelayanan kesehatan yang sesuai dan tepat waktu.
Menurutnya, survei dan evaluasi dari pelaksanaan BPJS Kesehatan yang sedang berjalan perlu dilakukan. "Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyatakat,” imbuhnya.
