Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) meningkatkan kapasitas kanal elektroniknya agar mampu memfasilitas transaksi nontunai untuk seluruh kebutuhan pemerintah daerah.
Kementerian Dalam Negeri meminta transaksi seluruh pemerintah daerah dilakukan secara nontunai untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan, pihaknya siap mendukung dan bekerja sama dengan Kemendagri. "Itu bagus untuk mendeteksi aliran dana Pemda dan menghindari penyalahgunaan," katanya di Jakarta, Selasa (6/2/2017).
Menurutnya, BPD harus didorong supaya punya infrastruktur digital yang mudah dipakai oleh pegawai Pemda, salah satunya mobile banking. Dengan demikian, pegawai tidak perlu lagi datang langsung ke counter bank untuk sekadar memindahkan dana.
"Makanya percepatan BPD untuk menggunakan digital channel harus diimbangi sebagaimana [bank] BUKU III dan IV," tegasnya.
BI sendiri juga punya program bernama Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai. Gerakan ini digagas sejak Agustus 2014.
