Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank DKI melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan Bank DKI Budi Mulyo Utomo dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Kuntadi di Jakarta pada Selasa (6/3/2018).
Budi menjelaskan bahwa kesepakatan bersama dengan jangka waktu 1 tahun tersebut mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dibidang perdata dan tata usaha negara.
"Bank DKI menyambut baik kerja sama dengan institusi penegak hukum agar semua tetap berjalan pada koridor yang berlaku,” ujarnya.
Dia menyampaikan dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama itu, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Bank DKI baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat merupakan bukti komitmen Bank DKI dalam penerapan tata kelola perusahaan, khususnya dalam penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.
Dia mengutarakan sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, Bank DKI mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
"Pesatnya persaingan bisnis pada industri perbankan yang didorong oleh semakin tingginya kebutuhan masyarakat, menuntut industri perbankan untuk memberikan pelayanan yang baik dengan tetap memperhatikan penegakan hukum," tutur Budi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Kuntadi mengapresiasi Bank DKI yang telah memberikan kepercayaan kepada institusi Kejaksaan. Pihaknya siap memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum kepada pihak Bank DKI.
“Kita harapkan bersama dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
