Bisnis.com, JAKARTA – Besarnya populasi di Indonesia menjadi faktor utama bagi Indonesia dalam mengembangkan industri fintech (financial technology).
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
Menurutnya dengan karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, akan sangat sulit untuk mewujudkan literasi keuangan yang menyeluruh jika hanya mengandalkan industri keuangan konvensional.
"Indonesia adalah surga untuk bisa mengoptimalkan keberadaan fintech karena ada 260 juta penduduk. Kita negara kelupauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Dan kita pengguna internet yang cukup besar. Kalau dengan kehadiran fisik, [mengandalkan] penyedia jasa keuangan [konvensional] berat," ungkapnya, Selasa (16/7/2019).
Menurutnya, Indonesia telah melakukan berbagai gebrakan di sektor financial technology, di antaranya menjadi negara pertama yang memiliki regulasi, terutama di sektor fintech lending yakni POJK No.77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
"Saya dengan sangat agresif dan proaktif bicara di komite dunia, seperti basel commitee tahun 2018. Waktu [POJK 77] masih draft bahkan sudah saya share," ujarnya.
Di samping potensinya yang besar, dia mengakui fintech masih banyak dirundung oleh berbagai masalah, seperti fintech ilegal. Untuk itu, perlu ada mitigasi risiko dari OJK. Dia menegaskan bahwa setiap penyelenggara fintech yang berada di bawah naungannya, lending dan crowdfunding, wajib mengikuti kebijakan yang diterapkan OJK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa industri fintech merupakan industri yang sustainable dengan praktik bisnis yang sehat.
"Intinya harus transparan, itu siapa, dan otomatis harus teregister. Fintech harus punya kapasitas berkembang jangka panjang. Di samping itu tidak boleh abuse, ngakalin customer, fair, pricing tidak boleh seperti rentenir."
