Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank BRIsyariah Tbk. menyatakan akan meningkatkan penyaluran KUR ke sektor nonproduksi seiring kebijakan pemerintah merelaksasi ketentuan pembatasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor tersebut.
Regulasi ini pun dinilai akan semakin mempermudah dan memacu penyaluran pembiayaan, guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Corporate Secretary PT Bank BRIsyariah Tbk Mulyatno Rachmanto mengatakan BRIsyariah sebagai bank syariah penyalur KUR menyambut baik dan mendukung keputusan pemerintah terkait penghapusan pembatasan KUR ke sektor nonproduksi.
"Kebijakan itu [penghapusan pembatasan penyaluran KUR ke sektor nonproduksi] akan semakin mempermudah penyaluran dan memacu pembiayaan. Sebagai bank syariah penyalur KUR, tentunya kami akan mematuhi kebijakan dan keputusan dari pemerintah," katanya seperti dikutip dalam rilis, Kamis (30/7/2020).
BR Syariah mendapat tambahan kuota KUR dari pemerintah sebesar Rp1,5 triliun pada 2020. Penambahan tersebut tidak lepas dari tercapainya target penyaluran KUR oleh perseroan pada pertengahan tahun 2020.
Dari bulan Januari hingga Juni 2020, emiten berkode saham BRIS ini menyalurkan KUR sebesar Rp2,8 triliun atau mencapai 94% dari target semula. Dari jumlah itu, sebesar Rp981,1 miliar atau 35,5%, disalurkan ke sektor nonproduksi dan Rp1,78 triliun atau 64,5% disalurkan ke sektor produksi.
Baca Juga
Di tengah penerapan new normal, BRIS optimistis dapat mencapai target baru tersebut. Untuk menjaga kinerja bisnis, termasuk target penyaluran KUR pada tahun ini, BRI syariah berkomitmen untuk melanjutkan transformasi digital dan kultur perusahaan.
"Kami optimistis dapat memenuhi target baru penyaluran KUR pada tahun ini. Dengan transformasi digital dan kultur yang kami lakukan, kami yakin bisa mencapai target sembari tetap berpegangan pada administrasi yang baik," sebutnya.
BRIS mengoptimalkan teknologi digital yakni aplikasi Kurma sebagai langkah transformasi digital dalam proses pembiayaan. Aplikasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja perseroan karena memungkinkan para tenaga pemasar pembiayaan untuk bekerja efektif dan efisien di tengah adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi corona.
Melalui transformasi digital dan kultur, BRIS mampu meningkatkan rata-rata produktivitas tenaga pemasar pembiayaan sampai 98%.
Dalam menyalurkan KUR, lanjut Mulyatno, BRIS menyasar pada sektor produktif yang tetap dibutuhkan di masa pandemi antara lain pangan, pertanian, peternakan, alat kesehatan, dan obat-obatan. Ke depan, perseroan akan meningkatkan penyaluran KUR ke sektor nonproduksi, seiring adanya kebijakan dari pemerintah terkait hal tersebut.
Seperti diketahui, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menghapus pembatasan penyaluran KUR ke sektor nonproduksi atau perdagangan. Langkah tersebut untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada kuartal III dan kuartal IV tahun ini.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan KUR dapat ditingkatkan lagi, apabila penyaluran pembiayaan tersebut pada sektor perdagangan tidak dibatasi. Ini dengan mempertimbangkan tingginya permintaan KUR dari sektor perdagangan seiring dibukanya aktivitas ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 12 November 2019, menetapkan target penyaluran KUR sektor produksi pada tahun ini sebesar minimal 60% dari total penyaluran KUR. Adapun penyaluran KUR ke sektor perdagangan atau nonproduksi hanya sebesar 40%.
