Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyatakan saat ini tidak ikut dalam mega merger syariah BUMN hanya karena masih berbentuk unit usaha syariah.
Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury mengatakan perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemegang saham, terutama pemerintah untuk aksi korporasi lanjutan yakni bergabung dengan bank hasil penggabungan BUS milik BUMN.
"Kami memang belum ikut proses merger. Namun, arahan itu ada. Kami hanya mengikuti arahan dari pemegang saham," katanya dalam Paparan Kinerja Bank BTN Kuartal III/2020 di Jakarta, Kamis (22/10).
Dia menambahkan selama arahan merger belum rampung, BTN akan mengikuti aturan OJK untuk spin off paling lambat 2023, yang aturan ini belum direvisi kendati banyak permintaan relaksasi.
Per kuartal III/2020, aset UUS Bank BTN tercatat tumbuh 11,02 persen secara year on year (yoy) dari Rp29,46 triliun pada kuartal III/2019 menjadi Rp32,71 triliun.
Kenaikan tersebut ditopang peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar 4,51 persen yoy dari Rp23,31 triliun pada September 2019 menjadi Rp24,36 triliun pada September 2020.
Selain itu, UUS Bank BTN juga mencatatkan perolehan DPK senilai Rp22,65 triliun pada September 2020. Dengan kinerja bisnisnya, BTN Syariah meraih laba bersih senilai Rp112,34 miliar pada kuartal III/2020.
Adapun, saat ini proses penggabungan bank syariah BUMN mulai bergulir. Bank syariah yang digabung ada tiga, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.
BRI Syariah ditunjuk sebagai bank penerima penggabungan atau surviving entity dan ditargetkan proses merger bisa rampung pada Februari 2021.
