Bisnis.com, JAKARTA - Langkah awal mega merger bank syariah telah dimulai setelah penandatanganan akta penggabungan pada hari ini, Rabu (16/12/2020). Selanjutnya, proses merger hanya menunggu izin regulator kemudian efektif pada Februari 2021.
Penandatanganan akta penggabungan merger tiga bank syariah milik Himbara dilakukan oleh perwakilan bank peserta penggabungan usaha, yaitu Direktur Utama Bank BRISyariah Ngatari, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Hery Gunardi, dan Direktur Utama Bank BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo.
Proses ini juga disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan perwakilan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Akta Penggabungan turut memuat susunan kepengurusan bank hasil merger yang terdiri dari 10 Direksi. Kepengurusan ini telah ditetapkan dalam RUPSLB BRIsyariah Selasa (15/2/2020) lalu, dan akan mulai efektif bekerja setelah menjalani proses penilaian oleh OJK.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan hari ini tiga bank peserta merger telah melakukan penandatangan akta penggabungan. Ini merupakan langkah awal mega merger yang sedianya terjadi pada Februari 2021.
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar sehingga perlu memiliki ekosistem syariah yang kuat, sehat, serta mampu menjadi salah satu pemain global yang berperan dalam ekonomi syariah global.
"Ini adalah inisiatif besar dari pemerintah yang sudah lama ditunggu yakni penggabungan dari tiga bank syariah milik Himbara, yang akan menjadi cikal bakal Bank Syariah Indonesia," katanya dalam konferensi pers Penandatangan Akta Penggabungan 3 Bank Syariah Milik Himbara.
Setelah merger, Bank Syariah Indonesia memiliki aset sekitar Rp210 triliun dan menjadi 10 bank syariah terbesar global pada 2025. Dengan sumber daya yang ada, bank hasil merger dapat mengungguli pertumbuhan bank konvensional.
Tiko menyampaikan inisitif ini juga diharapkan menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi syariah. Bank hasil penggabungan siap menggarap pasar sukup global untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur nasional.
Dengan tiga keunggulan dari bank asal merger membuat Bank Syariah Indonesia memiliki kompetensi yang lengkap dan membuat bank yang lebih kompetitif. Dan bank ini menjadi platform untuk meningkatkan peran ekonomi Islam dan ekonomi produk halal.
"Harapannya timeline proses merger yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik," katanya.
Hery Gurnadi, Ketua Tim Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, mengatakan proses merger selanjutnya yakni mendapatkan persetujuan regulator. Setelah izin dari OJK dan BEI telah diperoleh, maka legal merger sesuai yang direncanakan pada 1 Februari 2021 dapat berjalan.
Direktur Utama Bank BRISyariah Ngatari mengatakan masih ada beberapa tahapan krusial yang dilewati dalam mewujudkan Bank Syariah Indonesia. Termasuk di antaranya memperoleh persetujuan dari regulator sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Tanggal efektif merger direncanakan pada 1 Februari 2021 dan diikuti dengan integrasi layanan. Proses integrasi dilakukan secara bertahap dengan tetap memberikan prioritas pada layanan nasabah.
"Beberapa dokumen kami kirim ke OJK. Hingga proses tersebut selesai, semua operasional layanan bank syariah tetap berjalan normal dan optimal. Para nasabah tetap dapat melakukan transaksi di cabang maupun digital seperti biasa," imbuhnya.
Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo menyampaikan di segmen ritel Bank Hasil Penggabungan akan memiliki ragam solusi keuangan dalam ekosistem Islami. Di segmen korporasi dan wholesale, Bank Hasil Penggabungan akan memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam sektor-sektor industri yang belum terpenetrasi maksimal oleh perbankan Syariah.
Adapun, di segmen UKM dan Mikro, Bank Hasil Penggabungan akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui produk dan layanan keuangan Syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik secara langsung maupun melalui sinergi dengan bank-bank Himbara dan Pemerintah Indonesia.
