Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 menyebabkan turbulensi keuangan pada seluruh aspek ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali industri perbankan. Bank merupakan lembaga yang core business-nya sangat tergantung pada kinerja seluruh industri atau entitas ekonomi karena berperan sebagai salah satu penyedia sumber kapital terbesar untuk entitas ekonomi.
Ketika entitas tersebut memiliki persoalan cash flow akibat pandemi maka bank pun akan terkena dampak akibat peluang default dari debitur akan naik atau berpengaruh terhadap kualitas kredit.
Bank pembangunan daerah (BPD) juga mengalami dampak dari risiko sistematis tersebut. Namun ada yang menarik dari kinerja keuangan BPD, dimana turbulensi keuangan mereka tidak sebesar rata-rata industri.
Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan, kinerja BPD pada 2020 tidak mengalami penurunan secara signifikan. Pada akhir tahun lalu rata-rata return on asset (ROA) BPD 2,04%, sedikit mengalami penurunan dari 2,15% pada 2019. Adapun pada 2020, rata-rata ROA bank swasta nasional 1,56% dari sebelumnya 2,11% dan bank BUMN 1,43% dari sebelumnya 2,81%.
Hal ini menunjukkan profitabilitas BPD lebih stabil dibandingkan dengan bank lainnya ketika muncul risiko sistematis seperti pandemi Covid-19. Net Interest Margin (NIM) juga menunjukkan penurunan yang tidak signifikan dari 5,95% pada 2019 menjadi 5,72% pada tahun berikutnya.
Dari sisi efisiensi, BPD memiliki biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bank BUMN dan swasta nasional. Pada masa pandemi, BOPO BPD (80,6%) relatif lebih rendah dibandingkan dengan bank swasta nasional (84,66%) dan bank BUMN (86,62%).
Indikator kinerja di atas menunjukkan bahwa BPD mampu melakukan penyesuaian terhadap potensi-potensi risiko sistematis yang mungkin terjadi seperti pandemi. Keunggulan dari BPD adalah area operasional yang tidak terlalu luas seperti bank nasional lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.
Alhasil, BPD mampu mengontrol dan mengawasi kondisi yang berpotensi menyebabkan terjadinya turbelensi kinerja dengan lebih mudah. Dengan pasar yang cenderung homogen, eksposur risiko pasar lebih mudah diidentifikasi dan dikelola.
Artinya BPD memiliki keunggulan berupa kedekatan kultural dengan pasarnya, yang bisa menjadi competitive advantage mereka.
Namun keunggulan ini bisa juga menjadi kelemahan bagi BPD sendiri karena diversifikasi bisnis bank yang relatif sempit, sehingga sulit melakukan ekspansi ketika pasarnya hanya di beberapa provinsi. Ujung-ujungnya bisa menimbulkan kejenuhan pasar.
Selain itu, keunggulan lainnya adalah sumber daya BPD yang cenderung homogen, sehingga relatif lebih mudah bagi manajemen perusahaan dalam penerapan budaya organisasi tertentu. Dalam prakteknya, cenderung budaya organisasi BPD dipengaruhi oleh budaya lokal yang relatif homogen.
Namun, BPD dihadapkan pada tantangan digitalisasi yang menjadi penarik utama Industri 4.0. Kategori bank ini akan berhadapan dengan pesaing, baik dari bank nasional maupun tekfin yang mengandalkan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis mereka.
Kehadiran konsep branchless banking dalam industri perbankan tentunya memberikan kemudahan bagi pesaing untuk masuk ke pasar lokal tanpa harus memiliki kantor cabang di suatu daerah.
Saat ini perbankan mulai konsentrasi pada layanan berbasis aplikasi, di mana bank-bank sudah menawarkan kemudahan pada calon nasabah melalui mobile banking untuk melakukan registrasi secara online dan memanfaatkan jasa inti perbankan dan non-core services perbankan seperti pembayaran dan pembelian melalui perangkat seluler nasabah.
BPD juga sudah mulai mengembangkan layanan ini untuk memperkuat fee-based income mereka. Namun sejalan dengan keharusan BPD untuk bisa mengikuti perkembangan dan dinamika industri perbankan, mereka juga harus tetap konsentrasi pada tujuan awal pendiriannya sebagai bank yang akan mendukung pembangunan di daerah.
Secara historis, BPD didirikan untuk membantu pembangunan di daerah. Menurut UU No. 13 Tahun 1962, BPD memiliki amanat untuk membantu pengembangan perekonomian daerah dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, BPD juga bertujuan untuk mengelola kas daerah.
Namun kalau dilihat dari struktur kredit BPD, mayoritas masih mengandalkan kredit konsumsi, dengan proporsi hampir 70% pada 2020. Kredit modal kerja hanya 18% dan kredit investasi 12% dari total kredit yang disalurkan. Berbeda dengan bank swasta nasional BUMN yang terkonsentrasi di kredit modal kerja dan investasi.
Dari struktur kredit di atas, BPD diharapkan bisa melakukan ekspansi lebih besar lagi pada kredit modal kerja dan investasi, khususnya pada pelaku usaha di daerah untuk mendukung pertumbuhan sektor riil di daerah, guna tetap memposisikan BPD sesuai dengan amanat UU No. 13/1962.
Pekerjaan rumah berikutnya adalah penguatan permodalan, dalam upaya transisi BPD ke tipe BUKU yang lebih tinggi. Saat ini mayoritas BPD berada di BUKU II, hanya empat bank yang masuk BUKU III, sehingga membatasi kegiatan mereka dalam beberapa kegiatan seperti pembiayan modal di wilayah luar Indonesia.
BPD ke depannya akan berhadapan dengan semakin ketatnya persaingan, apalagi Indonesia memiliki komitmen dalam Asean Banking Integration Framework (ABIF).
