Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim dipertegas dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 ke-26 atau COP26. Dukungan penerapan keuangan berkelanjutan pun dinantikan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidatonya di COP26 menegaskan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim, pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau dalam menghalau perubahan iklim.
Menurutnya, perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Oleh karena itu, solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global merupakan kunci untuk mengatasi persoalan iklim.
“Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang,” ujar Jokowi.
Pada akhir Oktober 2021, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan upaya Indonesia dalam transisi menuju ekonomi hijau memerlukan bantuan dan partisipasi dari komunitas internasional.
Salah satu dukungan yang dinantikan adalah penerbitan obligasi hijau atau green bonds dan Sustainable Development Goals Bond. Opsi pembiayaan ini dipilih karena memiliki tingkat kupon yang lebih rendah.
Suahasil percaya jika jika komunitas atau investor internasional ingin membantu negara berkembang, seperti Indonesia bertransisi ke ekonomi hijau atau sesuai SDGs, pembiayaan internasional adalah caranya.
Deretan bangku pembicara dalam panggung utama di pembukaan COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow, Inggris, Minggu (31/10/2021).
Di sisi lain, Indonesia juga terus bergerak dari dalam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen jangka panjang dalam melaksanakan kebijakan keuangan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau.
Berdasarkan laporan terkini OJK, total pinjaman perbankan yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan mencapai US$55,9 miliar atau setara Rp809,75 triliun.
Sementara itu, global sustainability bond yang diterbitkan oleh emiten Indonesia telah mencapai lebih dari US$2,22 miliar atau setara Rp31,6 triliun. Portofolio blended finance juga sudah mendapatkan komitmen sebesar US$2,46 miliar (Rp35,6 Triliun).
Di sisi lain, hampir 50 persen bank di Indonesia yang mewakili 91 persen total aset pasar perbankan, menunjukkan peningkatan komitmen dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Hal tersebut diukur dari Laporan Keberlanjutan dari tiap-tiap bank.
Komitmen Bank
PT Bank Central Asia Tbk., misalnya, telah menyalurkan kredit ke sektor-sektor berkelanjutan sebesar Rp143,1 triliun hingga kuartal III/2021. Perseroan mencatat jumlah tersebut naik 25 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Presiden Direktur Bank BCA, Jahja Setiaatmadja mengatakan nilai tersebut berkontribusi 23,6 persen dari total portofolio kredit, di antaranya mencakup pembiayaan kepada sektor usaha kecil menengah (UKM), pengelolaan SDA, dan lahan yang berkelanjutan.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjukkan komitmen serupa. Sampai dengan September 2021, emiten bank bersandi BMRI itu menyalurkan kredit ke sektor berkelanjutan sebesar Rp187,4 triliun atau mencapai 23 persen dari total kredit perseroan.
“Pertumbuhan tertinggi terdapat pada pembiayaan ke sektor energi terbarukan [EBT] yang naik 108,43 persen secara year to date,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri, Rudi As Aturridha saat dihubungi Bisnis, pekan lalu.
Dari total pembiayaan tersebut, lebih dari 90 persen debitur memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk mendukung gerakan pemerintah dan regulator dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan keberlanjutan industri.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ikut meningkatkan porsi pembiayaan di sektor berkelanjutan mencapai Rp140,5 triliun pada kuartal III/2021. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 24,7 persen dari total kredit perseroan.
Pembiayaan ini terdistribusi pada proyek-proyek yang berkaitan dengan program sosial ekonomi dan pemberdayaan, melalui program pembiayaan dan penguatan UKM.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan bahwa otoritas memegang komitmen jangka panjang terhadap keuangan berkelanjutan untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon.
OJK turut memantau risiko terkait perubahan iklim serta krisis energi, yang menekan ekonomi global. Tingginya biaya transisi ke ekonomi rendah karbon membawa tantangan dalam mempercepat pembiayaan berkelanjutan di negara berkembang.
