Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia Fast Payment atau BI-Fast diprediksi akan menjadi tulang punggung pembayaran ritel masa depan. Sistem ini dinilai mampu mengakselerasi pembayaran menggunakan berbagai instrumen dan kanal secara waktu nyata (real time).
Kehadiran BI-Fast merupakan salah satu upaya Bank Indonesia (BI) untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional lewat infrastruktur fast payment. Hal ini disebut akan menjadi game changer untuk mengantisipasi perkembangan transaksi digital ke depan.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan BI Fast akan beroperasi tanpa henti, berlangsung seketika atau real time, mudah, aman dan murah. Kehadiran BI-Fast juga diharapkan mampu mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan nasional.
Selain itu, BI-Fast juga mengintegrasikan ekosistem industri sistem pembayaran secara end-to-end mulai dari perbankan digital, fintech, e-commerce, hingga konsumen.
“Pengembangan BI-Fast adalah tonggak penting reformasi digitalisasi sistem pembayaran nasional sebagai salah satu implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang kami luncurkan pada Mei 2019,” ujarnya dalam peluncuran BI-Fast, Selasa (21/12/2021).
Perry menuturkan bahwa sebagai bentuk implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, BI-Fast menjadi jawaban atas tuntutan transformasi digital saat ini. Kehadirannya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga
Pada tahap awal, implementasi BI-Fast berfokus pada layanan transfer kredit individual dengan 21 peserta fase pertama yang sudah go live. BI tetap membuka gelombang berikutnya bagi calon peserta BI-Fast yang belum masuk dalam fase pertama.
Selanjutnya, layanan BI-Fast akan diperluas secara bertahap mencakup layanan bulk credit, direct debit, dan request for payment. “Kami harapkan, pada 2022 semua pelaku industri sudah bisa menjalankan BI Fast untuk keperluan rakyat,” kata Perry.
Dia juga menambahkan skema harga BI-Fast terhitung murah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Skema harga BI-Fast dari BI ke peserta ditetapkan Rp19 per transaksi, sementara dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal Rp2.500 per transaksi.
Nilai tersebut lebih murah dibandingkan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dipatok maksimum Rp2.900 per transaksi.
Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, menuturkan batas maksimal transfer BI-Fast Rp250 juta, sedangkan minimal transfer Rp1.
Keunggulan BI-Fast
BI-Fast juga lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pembayaran Real Time Gross Settlement (RTGS), yang menetapkan dana transfer Rp100 juta – Rp250 juta.
Filianingsih mengemukakan layanan BI-Fast akan memungkinkan nasabah melakukan transfer secara daring hanya melalui informasi nomor ponsel atau alamat email penerima.
Selain itu, lanjutnya, keunggulan BI-Fast adalah kecepatan waktu penyelesaian pembayaran, yakni hanya sekitar 25 detik. Keunggulan itu membedakannya dengan model transaksi SKNBI, yang terbatas pada jam-jam tertentu untuk transaksi dalam jumlah besar.
Secara rinci, kepesertaan BI-Fast terbuka bagi bank, lembaga selain bank, serta pihak lain sepanjang memenuhi kriteria umum dan khusus yang telah ditetapkan.
BI juga telah menerbitkan ketentuan penyelenggaraan BI-FAST sebagai pedoman bagi para calon peserta maupun peserta BI-FAST dalam PADG No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia - Fast Payment (BI-FAST), berlaku sejak 12 November 2021.
Santoso Liem, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), mengatakan bahwa pihaknya selaku Self Regulating Organization (SRO) telah memulai persiapan BI-Fast sejak Februari 2021.
Selain mempersiapkan hal teknis, ASPI memberikan masukan strategis dan konstruktif terkait dengan investasi yang efisien dan bisnis model berkesinambungan. Aspirasi industri dan anggota asosiasi juga diserap sesuai hak dan kewajiban penyelenggara, peserta, dan SRO.
“Diharapkan layanan BI-fast fase pertama ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap akselerasi pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19, dan merupakan bekal bagi pengembangan strategis selanjutnya sistem pembayaran nasional,” tutur Santoso.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin berpendapat BI-Fast sebagai implementasi strategis BSPI 2025 akan membuat seluruh bank bersiap diri untuk menyiapkan fasilitas tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan upaya khusus dari tiap bank supaya tidak ditinggalkan nasabah lantaran tidak memiliki fasilitas BI-Fast.
