Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan meresmikan penggunaan pedoman taksonomi hijau Indonesia dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Kamis (20/1/2022).
"Presiden akan meresmikan penggunaan pedoman taksonomi hijau Indonesia. Ini jadi acuan melihat subsektor ekonomi untuk bisa mengidentifikasi klasifikasi dengan kategori hijau, abu-abu, atau hitam," ujar Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo, Rabu (19/1/2022).
Anto menambahkan bahwa pedoman penggunaan taksonomi hijau sudah dirampungkan dan telah disepakati oleh 8 kementerian. Dia juga mengatakan saat ini terdapat 2.734 subsektor ekonomi di Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama berbagai lembaga terkait diketahui telah menyusun dokumen mengenai taksonomi hijau pada akhir tahun lalu. Upaya ini bertujuan mempercepat program pembiayaan dengan prinsip berkelanjutan di sektor jasa keuangan.
Taksonomi hijau dapat didefinisikan sebagai klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Konsep ini telah sejalan dengan definisi di beberapa negara lain seperti EU Green Taxonomy dan China Green Catalogue.
“Dengan semakin meluasnya pembiayaan yang mendukung upaya perlindungan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, maka dibutuhkan dokumen Taksonomi Hijau sebagai acuan dalam menyamakan bahasa tentang kegiatan usaha atau produk dan jasa yang tergolong hijau,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Baca Juga
Taksonomi hijau bersifat sebagai living document dan terbuka untuk mengalami penyesuaian dalam konteks pengembangan klasifikasi dan bentuk kegiatan usaha baru dan sejalan dengan penegasan Presiden RI atas komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim di UN Climate Change Conference ke-26 (COP26).
Wimboh menyatakan pedoman taksonomi hijau akan menjadi kebijakan nasional, bersama dengan beberapa inisiatif di sektor-sektor lainnya, seperti percepatan dekarbonisasi BUMN, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, perdagangan karbon, maupun peta jalan pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
"Yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia," kata Wimboh.
