Bisnis.com, JAKARTA – Dinding rumah-rumah di Kampung Pemulung, Cipete Utara, Jakarta Selatan, saling menempel. Berdinding separuh papan, beratap seng, serta berlantai semenan. Jalanan di kawasan itu sempit dan pengap lantaran tidak tertembus sinar matahari.
Begitulah kondisi Kampung Pemulung alias Lapax Texas pada medio 2018. Berselang empat tahun sudah, kondisinya tidak banyak berubah. Rumah-rumah di sana masih saling menempel dengan tumpukan botol plastik dan beling di sekitar pemukiman.
Sedikitnya ada 50-55 keluarga yang tinggal di lokasi tersebut. Mayoritas bekerja di sektor informal, seperti pengepul, pemulung, hingga tukang sampah.
Pekerja sektor informal menurut Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan orang yang bekerja tanpa relasi kerja. Artinya, tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan kekuasaan.
Wastorip (45) merupakan salah satu warga yang tinggal di Lapak Texas. Pria asal Indramayu, Jawa Barat ini, bekerja sebagai tukang sampah sekaligus pemulung. Saban pagi, dia sudah berkeliling menggunakan pikap, mengambil sampah di perumahan Kemang hingga Bangka.
Jika dihitung-hitung, penghasilan Wastorip bisa mencapai Rp2 juta sampai dengan Rp3 juta per bulan. Uang itu biasa dia gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, membiayai keluarga di kampung, dan membayar kamar sewa yang ditempati.
Baca Juga
Kamar sewa Wastorip kecil. Hanya berukuran 2 meter x 3 meter. Lantai dan dinding kamarnya terbuat dari kayu. Karpet vinil yang dijadikan alas di kamar tersebut tampaknya tidak mampu menutupi kerapuhan kamar, yang berdiri di atas got selebar satu meter.
“Saya tidak bayar sewa per bulan. Cuma, uang hasil mulung dipotong. Kalau satu gerobak Rp100.000, saya dapat paling Rp 50.000 dari bos,” ujarnya.
Wastorip adalah potret kemiskinan di kota besar. Hulu persoalan ini tidak pernah terselesaikan. Mereka datang ke kota tanpa modal dan tanpa keterampilan khusus. Mengais rezeki untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarga.
Akibatnya, gelombang urbanisasi tidak terbendung saat kesenjangan tidak terjembatani. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 – 2045, memperkirakan bahwa penduduk Indonesia yang tinggal di kota besar akan mencapai 72,9 persen pada 2045.
Mengacu pada proyeksi tersebut, kemungkinan besar gelombang urbanisasi akan meningkat tiap tahunnya. Kondisi ini juga akan membuat kebutuhan perumahan layak semakin dibutuhkan.
Kondisi rumah di Kampung Pemulung. Mayoritas warga bekerja di sektor informal, seperti pengepul, pemulung, hingga tukang sampah./Dionisio Damara
Rumah adalah cerminan diri. Pada suasananya, tersingkap gejolak jiwa penghuninya. Di dalam rumah dan lingkungannya, manusia berkembang menjadi sosok berkepribadian. Bukan dalam arti fisik semata, rumah lebih merupakan fenomena sosio kultural.
Siswono Yudohusodo, Menteri Negara Perumahan Rakyat atau kini bernama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam bukunya Rumah untuk Seluruh Rakyat (1991), mengatakan rumah berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga.
Alhasil, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung, rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan.
Rumah Bagi Mereka
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah berkomitmen mendorong para stakeholder perumahan agar memberi kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh rumah. Hal itu sekaligus bertujuan mengurangi kelangkaan atau backlog perumahan.
MBR yang selama ini memiliki keterbatasan terhadap akses pembiayaan rumah adalah pekerja informal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pekerja sektor informal pada Agustus 2022 mencapai 77,9 juta, menyumbang 55,5 persen dari jumlah angkatan kerja, yakni 140,15 juta.
Di sisi lain, meski telah ada Permen PUPR No. 26 Tahun 2016 tentang Kemudahan atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR, angka backlog perumahan tercatat mencapai 12,75 juta pada 2020. Laporan ini berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Sebagai upaya mengurangi backlog perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero) Tbk. sebagai bank pelopor Kredit Pemilikan Rumah atau KPR berkomitmen untuk mendorong penyaluran pembiayaan ke pekerja sektor informal.
Penyaluran kredit BTN sepanjang 2021./sumber: BTN
Adapun kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah atau kurang dari Rp8 juta, bisa menikmati program rumah subsidi. Sepanjang 2021, penyaluran KPR Subsidi BTN mencapai Rp18,41 triliun.
Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan bahwa realisasi penyaluran KPR Subsidi perseroan sepanjang tahun lalu mencapai 129.000 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 16.000 unit telah disalurkan kepada pekerja sektor informal.
“Ke depan tentu kami terus dorong untuk sektor informal dapat memiliki rumah karena banyak sekali sektor informal ini yang belum memiliki rumah,” pungkasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Hirwandi mengungkapkan Bank BTN akan bekerja sama dengan BP Tapera, selaku lembaga yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi MBR.
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menyatakan bahwa emiten bank dengan sandi BBTN ini tengah melakukan kajian terutama bagi pekerja sektor informal seperti pedagang pasar, nelayan, dan lain sebagainya.
Kajian itu diharapkan dapat memberikan rincian mengenai isu utama pembiayaan perumahan bagi para pekerja informal, seperti karakteristik dari penghasilannya, kemampuannya membayar angsuran dan menabung. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan skema yang tepat untuk program pembiayaan perumahan melalui jalur mandiri di BP Tapera.
“Dengan kerja sama bersama BP Tapera, diharapkan semakin luas dan banyak para pekerja sektor informal yang dapat mengakses pembiayaan perumahan,” tuturnya.
