Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengeluhkan tingginya beban bunga pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bunga pinjaman dari SMF mencapai 4,45%, sementara BTN hanya dapat menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kepada masyarakat dengan bunga tetap 5%.
“Jadi sama-sama lembaga pemerintah, tetapi kami mintakan agar mereka juga mampu menyesuaikan penurunan suku bunga yang kita rasakan cukup mahal untuk pembiayaan FLPP,” ujar Nixon dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (21/8/2025).
Dengan skema berjalan saat ini, yakni suku bunga giro FLPP 0,50% ditambah pinjaman SMF 4,45%, NIM KPR subsidi BTN hanya berada di level 3,51%.
Menurut Nixon dalam paparannya, jika bunga pinjaman SMF bisa diturunkan 25 basis poin saja, NIM KPR subsidi BTN berpotensi naik sekitar 7 basis poin.
"Dengan penurunan suku bunga pinjaman FLPP SMF sebesar 25bps, berpotensi meningkatkan NIM KPR Subsidi sebesar 7 bps," sebut dalam data yang dipaparkan Nixon.
Baca Juga
BTN pun berharap pemerintah meninjau ulang skema pendanaan FLPP. "Tantangannya suku bunga pinjaman SMF yang terlalu tinggi sehingga NIM masih di bawah rata-rata industri," sebutnya.
Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.
Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.
Di samping itu, Heru juga menjelaskan bahwa penyaluran rumah subsidi FLPP didukung pendanaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) arau PT SMF.
“Kalau dengan SMF ada PMN sekitar Rp7 triliun, ya. Jadi total ada sekitar Rp43 triliun untuk skema FLPP ke 350.000 unit,” tambahnya.
Meski demikian, Heru menyebut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tambahan kuota tersebut saat ini masih dalam proses. Dengan demikian, tambahan kuota tersebut dipastikan belum dapat disalurkan.
“Oh [Peraturan Menteri Keuangan] lagi proses,” pungkasnya. Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7 triliun.
Namun demikian, dalam perkembangan terbarunya pemerintah Prabowo disebut bakal menambah kuota naik 130.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.
