Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah anggota DPR mendukung rencana pemerintah yang ingin menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebagai bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Badrowi, menyatakan dengan menjadi entitas sendiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI akan lebih leluasa dalam menentukan arah bisnis ke depan.
“BSI hari ini tidak bisa berkutik karena ada tiga pemegang saham, ada BRI, Mandiri, BNI. Masing-masing pemegang saham memiliki keputusan, keinginan, atau orientasi yang berbeda,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
Sebagaimana diketahui, per Desember 2021, saham BSI digenggam oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar 50,83 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) sekitar 24,85 persen, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17,25 persen. Adapun, pemegang saham lain di bawah 5 persen, termasuk publik 7,08 persen.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, mengatakan upaya pemerintah untuk menjadikan BSI sebagai bank BUMN perlu didorong bersama-sama.
Menurutnya, transformasi besar dari emiten bank dengan sandi BRIS tersebut membutuhkan kesiapan dari segi manajemen, rencana bisnis, sumber daya manusia (SDM), hingga infrastruktur.
“Karena begitu menjadi bank BUMN, BSI memiliki tugas besar untuk meningkatkan kontribusi keuangan syariah bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.
Puteri menambahkan pemerintah juga perlu menjamin agar proses transisi BSI dapat berjalan mulus, sehingga tidak memberikan dampak negatif dan merugikan posisi pemegang saham saat ini. Apalagi, pemegang saham saat ini merupakan bank berstatus perusahaan publik.
Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berencana mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna. Dia menilai untuk menumbuhkan BSI, diperlukan kepemilikan negara secara langsung.
“Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus [direksi], dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut,” kata Wapres pekan lalu.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara (PMN) melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.
Erick sebelumnya sempat menjelaskan bahwa PMN selalu dilakukan secara terbuka dan jelas. Selama ini mayoritas PMN, atau sebanyak 74 persen digunakan untuk penugasan.
Selain PMN, cara lain untuk memperkuat infrastruktur BUMN adalah dengan melakukan rights issue atau penerbitan saham baru. Hal ini menjadi harapan ke depan bagi perusahaan BUMN, setelah dapat membuktikan kinerja kepada pasar.
