Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN akan menambah modal kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) melalui skema rights issue sebesar Rp2,98 triliun. Rencananya, aksi korporasi ini akan dihelat pada semester II/2022.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022). Wamen yang akrab disapa Tiko itu mengatakan BTN membutuhkan tambahan permodalan lantaran rasio capital adequacy ratio (CAR) paling kecil di antara bank BUKU IV.
“Kita ingin menambah CAR-nya mencapai 19 persen. Dibutuhkan tambahan injeksi modal Rp2,98 triliun sudah disetujui nanti juga melalui mekanisme rights issue. Mungkin nanti di triwulan 3 atau triwulan 4,” kata Tiko, Selasa (7/6/2022).
Sebagai gambaran, hingga kuartal I/2022, CAR BTN berada di level 18,15 persen naik dari posisi kuartal I/2021 sebesar 17,65 persen, sedangkan CAR dari modal tier 1 sebesar 13,23 persen. Adapun saat ini, komposisi pemegang saham BBTN dimiliki pemerintah sebanyak 60 persen, sedangkan sisanya 40 persen merupakan milik publik.
Usulan itu pun disetujui oleh Komisi VI DPR RI bersama dengan 5 BUMN lainnya yang juga akan menggelar rights issue pada tahun ini.
“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue, sesuai dengan persetujuan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,98 triliun dari cadangan rupiah investasi,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima saat membacakan kesimpulan Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, Selasa (7/6/2022).
Baca Juga
Adapun, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti A.N. Anam mendukung tambahan modal yang diberikan kepada BTN. Anam melihat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses perumahan yang murah dan mudah melalui BTN, lantaran tak memiliki dana yang cukup.
“Maka saya sangat setuju untuk bagaimana BTN minta berapa kalau perlu didukung oleh teman-teman DPR, karena agar backlog kita turun yang kemudian rakyat bisa mengakses rumah dengan mudah dan murah,” jelasnya.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Angka itu tentu belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700.000 hingga 800.000 setiap tahunnya.
MISI PROGRAM SATU JUTA RUMAH
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan sebagai bank BUMN yang berfokus pada pembiayaan perumahan, Bank BTN mempunyai misi khusus membantu pemerintah untuk penyediaan rumah rakyat atau Program Satu Juta Rumah.
“Untuk pelaksanaan program ini dibutuhkan modal bank yang kuat. Saya kira itu yang menjadi background rights issue atau PMN di Bank BTN,” kata Piter, Rabu (8/6/2022).
Piter mengingatkan keberadaan PMN harus benar-benar paham posisi dan peran BUMN. Tidak seperti di luar negeri, Piter menjelaskan BUMN luar negeri sepenuhnya bersifat bisnis dan ditujukan untuk mencari keuntungan, sementara BUMN Indonesia mengemban banyak misi, melaksanakan program-program pemerintah yang sering kali membebani keuangan BUMN.
Piter memandang dengan latar belakang itu, sederet program pemerintah yang diemban BUMN bisa berjalan baik dan tidak membuat BUMN mengalami kesulitan keuangan.
Sama halnya dengan yang terjadi di tahun ini, Piter memandang menteri BUMN sedang tidak membagikan uang secara percuma, melainkan memberikan suntikan modal agar BUMN bisa melaksanakan program pemerintah.
“Yang paling penting saya kira adalah pengawasannya, agar PMN benar-benar dipergunakan sesuai tujuannya,” ujarnya.
Namun, Piter menilai dengan suntikan modal, sektor properti tidak serta-merta otomatis naik. Hal ini mengingat sektor properti memiliki cakupan yang lebih luas, sementara layanan bank BTN lebih fokus kepada perumahan rakyat.
Dengan begitu, Piter menambahkan itu sudah memenuhi syarat untuk menjaga kinerja BUMN, termasuk BTN dalam pelaksanaan program pemerintah termasuk menjaga kinerja keuangan.
