Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) menargetkan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) menyusut menjadi 5,4 persen pada 2025 mendatang dari 7,6 persen pada tahun 2022.
Dalam informasi yang dibagikan pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Wakil Presiden Direktur Bank KB Bukopin Robby Mondong menyampaikan strategi yang akan diambil oleh perseroanya dalam memperbaiki kualitas kredit.
"Pertama, mengurangi bad loans dengan memperbaiki citra bank yang buruk dengan book-offing sekitar 30 persen kredit macet," jelasnya dalam paparan materi Public Expose BBKP, dikutip Minggu (25/12/2022).
Dia melanjutkan, perbaikan tersebut akan dilakukan lewat penjualan seluruh atau sebagian barang perusahaan milik debitur atau bulk sales melalu likuiditas tertentu atau melalui obligasi syariah (sukuk).
Selanjutnya, BBKP juga merencanakan membangun sistem manajemen hari tunggakan day past due (DPD) yang sistematis sebagai strategi lanjutan yang dipilih untuk memperbaiki kualitas kredit.
Hal tersebut akan direalisasikan melalui tiga cara diantaranya, membangun budaya kredit dan menyiapkan rencana untuk mendistribusikannya, meningkatkan proses manajemen kredit, serta memulai pengembangan pada beberapa area sebelum bermigrasi pada sistem core banking menjadi new generation banking system (NGBS).
Sebelumnya, mengacu pada laporan publikasi Bank KB Bukopin pada kuartal II/2022, rasio NPL gross perseroan tercatat sebesar 9,89 persen.
Artinya, angka tersebut berada jauh di atas rata-rata NPL industri sehat maksimal sebesar 5 persen. Pada periode yang sama, dari segi nilai kredit macet BBKP tembus Rp4,89 triliun.
Berkenaan dengan hal tersebut, BBKP juga sempat menggaet Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk menangani kredit bermasalah BBKP senilai Rp1,3 triliun pada September 2022 lalu melalui skema pertukaran aset atau asset swap.
Lebih rinci mengenai mekanisme asset swap, PPA akan melakukan penukaran aset berkualitas rendah BBKP dengan aset produktif berupa sukuk.
"Kerja sama [antara PPA dan KB Bukopin] ini merupakan komitmen kami dalam mengoptimalisasikan kepemilikan saham minoritas pada KB Bukopin sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN kepada PPA," jelas Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi dalam keterangan yang dibagikannya beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (25/12/2022).
