Bisnis.com, JAKARTA – Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sektor rumah tangga bergerak naik menjelang pertengahan 2025. Daya beli masyarakat yang melemah disinyalir menjadi penyebabnya.
Berdasarkan Statistik Sistem Keuangan Indonesia terbitan Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit perbankan kepada sektor rumah tangga mencapai Rp1.870,48 triliun per April 2025. Realisasi ini tumbuh 9,15% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya Rp1.713,75 triliun.
Namun demikian, rasio kredit bermasalah pada sektor yang sama tercatat sebesar 2,33% hingga bulan keempat tahun ini. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada Januari 2025 yang sebesar 2,17%.
Persentase tersebut bahkan merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir 2024, NPL sektor rumah tangga tercatat sebesar 2,02%, menanjak dari akhir 2023 yang sebesar 1,80%, serta akhir 2022 dan 2021 yang masing-masing senilai 1,63% dan 1,77%.
Lebih lanjut, komponen kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi penyumbang NPL tertinggi untuk sektor rumah tangga pada April 2025, yakni sebesar 3,07%.
Komponen kredit kendaraan bermotor (KKB) berada di posisi kedua dengan tingkat NPL 2,35%, diikuti kredit rumah tangga lainnya sebesar 2,13%, kartu kredit perbankan untuk rumah tangga sebesar 2,04%, kredit multiguna sebanyak 1,64%, serta kredit peralatan rumah tangga (1,08%).
Baca Juga
Dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, NPL masing-masing komponen tersebut juga meningkat. NPL KPR rumah tangga pada April 2024 tercatat sebesar 2,58%, KKB sebesar 2,15%, kredit rumah tangga lainnya senilai 1,18%, kartu kredit rumah tangga (1,79%), serta kredit multiguna (1,48%).
Hanya NPL komponen kredit peralatan rumah tangga yang turun secara tahunan dari sebelumnya 1,48%.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelemahan daya beli masyarakat berpotensi meningkatkan risiko KPR bermasalah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, NPL komponen KPR pada Maret 2025 berada pada level 2,93%. Jumlah itu meningkat dari Maret 2024 yang sebesar 2,49%, meskipun masih di bawah ambang batas 5%.
“Namun, seiring masih berlanjutnya gelombang PHK dan indikasi pelemahan daya beli masyarakat, perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi perburukan risiko kredit pada sektor KPR bagi debitur yang berada pada level middle-low income,” katanya dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Minggu (25/5/2025) lalu.
Dari sisi bank, PT Bank Mega Syariah mengamini adanya pelemahan daya beli masyarakat, tecermin dari penurunan Indeks Penjualan Riil (IPR) BI dari 9,3% menjadi 5,5% pada kuartal I/2025. Perseroan pun memandang bahwa inovasi digital menjadi strategi yang digunakan untuk mendongkrak penyaluran pembiayaan konsumer.
Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi menjelaskan bahwa penurunan daya beli masyarakat diiringi pelambatan kredit konsumsi perbankan, yakni hanya 9,5% yoy per April 2025 dibandingkan 10% pada bulan sebelumnya.
“Inovasi digital menjadi semakin penting untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kenyamanan nasabah,” kata Raksa dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).
Di tengah beragam tantangan, Bank Mega Syariah disebutnya telah menyalurkan pembiayaan konsumer sebesar Rp482 miliar per Mei 2025, meningkat 37,3% dari periode sama tahun sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa capaian tersebut tak terlepas dari penguatan produk konsumer, khususnya pada produk pembiayaan tanpa agunan untuk nasabah payroll yaitu Flexi Mitra.
Penyaluran pembiayaan Flexi Mitra tercatat berkontribusi sebesar 16,44% dari total portofolio konsumer. Sementara itu, di luar payroll, pembiayaan konsumer didorong oleh pembiayaan pemilikan rumah dan pembiayaan multiguna yang mencapai Rp284 miliar atau lebih dari 58% dari total pembiayaan konsumer.
