Merangkum catatan Bisnis, sumbu persoalan kinerja Bank KB Bukopin mengenai kredit macet pertama kali muncul pada 2016. Kemudian, pada 2017 alarm rasio kredit bermasalah menyala kencang, saat rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) mencapai 8,54 persen.
Pada periode tersebut, Bank KB Bukopin terpaksa harus menghadapi situasi yang cukup berat di tengah membengkaknya kredit bermasalah hingga persoalan terkait keterbatasan modal.
Mengatasi hal tersebut, berbagai cara dilakukan, mulai dari menggelar aksi korporasi melalui penawaran umum terbatas (PUT) IV pada 2018 dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,7 miliar saham pada harga pelaksanaan Rp579 per eksemplar.
Hingga menggandeng PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk mengelola kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) perseroan senilai Rp1,3 triliun melalui skema pertukaran aset atau asset swap.
Mengutip situs resmi PPA pada Kamis, (9/2/2023) kerja sama strategis antara PPA dan Bank KB Bukopin tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama pengelolaan aset berkualitas rendah pada 28 September 2022 lalu.
Direktur Keuangan KB Bukopin Seng Hyup Shin mengatakan, “Kerja sama antara KB Bukopin dan PPA merupakan wujud komitmen kami untuk senantiasa melakukan perbaikan. Melalui kerja sama ini, KB Bukopin akan merampungkan penyelesaian atas aset berkualitas rendah senilai Rp1,3 triliun dengan skema asset swap sehingga dapat memperbaiki kinerja KB Bukopin," pungkasnya.
Baca Juga
Terbaru, perseroan dilaporkan telah menyusun sejumlah strategi dan menargetkan kredit macet dapat ditekan menjadi 5,4 persen pada 2025 mendatang dari 7,6 persen pada tahun 2022.
"Salah satunya adalah melalui likuidasi tertentu dari total Rp 30 triliun kredit macet, kami berencana untuk membersihkan sekitar 10 triliun bisa melalui bank sales atau penerbitan obligasi syariah atau sukuk," jelas Robby.
Sementara dalam informasi yang dibagikan pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Wakil Presiden Direktur Bank KB Bukopin Robby Mondong menyampaikan strategi yang akan diambil oleh perseroanya dalam memperbaiki kualitas kredit.
"Pertama, mengurangi bad loans dengan memperbaiki citra bank yang buruk dengan book-offing sekitar 30 persen kredit macet," jelasnya dalam paparan materi Public Expose BBKP.
Dia melanjutkan, perbaikan tersebut akan dilakukan lewat penjualan curahan seluruh atau sebagian barang perusahaan milik debitur atau bulk sales melalu likuiditas tertentu atau melalui obligasi syariah (sukuk).
Selanjutnya, BBKP juga merencanakan pembangunan sistem manajemen DPD yang sistematis sebagai strategi lanjutan yang dipilih untuk memperbaiki kualitas kredit.
Hal tersebut akan direalisasikan melalui 3 cara diantaranya, membangun budaya kredit dan menyiapkan rencana untuk mendistribusikannya, meningkatkan proses manajemen kredit, serta memulai pengembangan pada beberapa area sebelum bermigrasi pada sistem core banking menjadi new generation banking system (NGBS).
