Bisnis.com, JAKARTA - Analisis IFG Progress terhadap Survei Ekonomi dan Sosial Nasional (SUSENAS) menggambarkan bahwa masyarakat peserta asuransi kesehatan swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan para peserta BPJS Kesehatan secara umum.
Pada paper bertajuk 'Profil Sosio-Ekonomi Pemegang Polis Asuransi Kesehatan' yang terbit pada medio Oktober 2023 itu, tergambar bahwa pasar asuransi kesehatan swasta di Tanah Air sangat terbatas, tepatnya hanya 1% dari total 1,2 juta responden.
Tak heran, data SUSESNAS memang menggambarkan bahwa peserta asuransi kesehatan swasta memiliki rata-rata pengeluaran rumah tangga bulanan berkisar Rp16,5 juta. Bahkan, terkhusus DKI Jakarta, rata-rata pengeluaran segmen ini mencapai Rp34,2 juta.
Perbedaannya terbilang jauh dengan pengeluaran bulanan rata-rata peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) di sekitar Rp3,9 juta, juga segmen peserta BPJS reguler (non-PBI) atau peserta asuransi swasta dari kantor tempat bekerja (jenis asuransi kumpulan) yang memiliki rata-rata pengeluaran sedikit lebih tinggi, yaitu kisaran Rp7 juta-an.
"Kolam market asuransi kesehatan swasta di Indonesia masih sangat dangkal. Padahal, secara karakteristik, masih bisa diperbesar, antara lain dengan peningkatan literasi, serta bagaimana menghilangkan isu-isu utama industri asuransi, seperti isu kredibilitas dan isu kepercayaan publik," ujar Senior Research Associate IFG Progress dan Universitas Indonesia (UI) Ibrahim Kholilul Rohman kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/11/2023).
Beralih ke sisi umur, para pemilik asuransi kesehatan swasta berkisar 31 tahun ke atas, sementara segmen BPJS reguler dan asuransi swasta dari kantor terbilang lebih muda, yaitu berusia kurang dari 30 tahun. Ini menunjukkan bahwa kalangan masyarakat di Tanah Air yang sudah merasa semakin matang dan mapan, akan mulai butuh membeli asuransi swasta pilihan sendiri.
Baca Juga
Walaupun, kesadaran ini terbilang sedikit terlambat karena baru dimulai selepas usia 30 tahun. Sementara itu, BPJS PBI memiliki rentang usia yang lebih beragam karena merupakan segmen masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, sehingga rata-ratanya berada di 33 tahun.
Adapun, dari sisi status perkawinan, kebanyakan pemilik asuransi kesehatan swasta sudah menikah. Sebaliknya, orang-orang yang belum menikah lebih banyak masuk ke segmen BPJS reguler dan asuransi swasta dari kantor, namun bahkan jauh lebih banyak lagi yang memilih belum punya asuransi kesehatan sama sekali.
Bergeser ke tingkat pendidikan, rata-rata orang yang tidak memiliki asuransi dan orang yang menjadi peserta penerima BPJS PBI terbilang mirip, tepatnya masing-masing memiliki rata-rata bersekolah selama 6,8 tahun dan 6,9 tahun, alias masih ada yang tidak sampai lulus SMP.
Sementara itu, segmen peserta asuransi yang mendapat jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) rata-rata bersekolah selama 7,3 tahun, namun porsi dari orang yang belum mendapat pendidikan sama sekali masih terbilang tinggi.
Berbeda, peserta BPJS reguler dan asuransi dari kantor memiliki rata-rata pendidikan 10 tahun lebih. Adapun, peserta asuransi swasta memiliki rata-rata bersekolah lebih lama lagi, yaitu 11,4 tahun.
Artinya, baik peserta asuransi swasta, BPJS non-PBI, dan penerima asuransi dari kantor terbilang berpendidikan tinggi, atau setidaknya telah memiliki pekerjaan yang mapan dengan berbekal ijazah SMA sederajat.
Terakhir, ada beberapa faktor sosio-ekonomi lain yang memebedakan karakteristik pemilik asuransi kesehatan swasta dengan para peserta BPJS Kesehatan secara umum.
Salah satunya, kepemilikan rumah yang lebih luas dengan rata-rata 120 m2, bahkan beberapa di antaranya memiliki rumah lebih dari satu.
Selain itu, pemilik asuransi kesehatan swasta biasanya telah memiliki mobil, mengeluarkan biaya kesehatan bulanan rata-rata pada level rumah tangga di atas Rp900.000, mayoritas memiliki tabungan di bank, serta memiliki instrumen investasi setidaknya 10 gram emas atau setara dengan itu.
"Status sosio-demografis, seperti pendidikan, umur, tempat tinggal di kota atau desa, dan status perkawinan berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk memiliki polis asuransi kesehatan swasta. Analisis ini penting bagi pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan dalam rangka meracik strategi peningkatan literasi masyarakat secara efektif," tambahnya.
