Top 5 News Bisnisindonesia.id: Bank Agresif di Paylater, Polemik PPN DTP Properti

Bisnis, JAKARTA — Kalangan perbankan semakin agresif untuk mengambil kue bisnis paylater, merebut pasar bisnis payater yang sebelumnya digagas oleh finansial teknologi atau fintech. Munculnya perbankan di bisnis paylater juga memperbesar persaingan, serta membentuk standar yang lebih tinggi.
Perbankan sebelumnya memang telah memiliki kartu kredit yang memiliki layanan serupa.Keduanya memang juga memungkinkan nasabah untuk meakukan pembelian tanpa membayar tunai secara langsung.
Meskipun, layanan paylater biasanya cenderung terbatas dan telah terintegrasi dengan ekosisitem digital tertentu, seperti e-commerce. Seiring dengan makin berkembangkan ekosistem transaksi digital, tampaknya bank pun tak ingin ketinggalan merebut kue bisnis paylater ini.
Teranyar yang hendak masuk ke bisnis paylater adalah PT Bank Tabungan Negara. (BBTN). Bahkan BTN juga berencana untuk mengaitkan dengan kredit pemilikan rumah (KPR).
Sementara itu, Pemerintah resmi menetapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar rupiah.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2023.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti menjelaskan tujuan pemberlakuan kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global melalui peningkatan daya beli properti oleh masyarakat.
“Industri properti adalah salah satu industri yang memiliki multiplier effect yang besar. Pemerintah berharap melalui insentif ini terjadi peningkatan aktivitas industri properti yang akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi terkait lainnya,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Kamis (30/11/2023).
Dua cuplikan berita tersebut merupakan bagian dari berita pilihan Bisnisindonesia.id pada Kamis (30/11/2023). Berikut ini petikan sejumlah berita pilihan tersebut.
1. Adu Tawaran Bunga Cicilan Kala Bank Rebut Pasar Paylater
BTN bakal ikut ambil bagian dalam kue bisnis paylater pada kuartal I/2024. Pada tahap awal, layanan tersebut akan diberikan pada nasabah eksisting yang telah mencapai 5 juta nasabah.
Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberikan layanan dengan harga atau bunga yang lebih murah dibandingkan dengan paylater lembaga lainnya.
“Ini seru, kita melihat banyak nasabah kami memiliki kebutuhan. Biasanya di tahun kelima mereka butuh untuk renovasi rumah, lalu karena anak nambah, jadi butuh kamar tambahan atau furnitur tambahan,” ujarnya pada Bisnis, dikutip Kamis (30/11/2023).
Ngemplungnya BTN ke bisnis payleter, pihaknya menjamin akan memberikan tawaran yang lebih kompetitif. Selain itu, BTN juga akan mengaitkan dengan kredit pemilikan rumah (KPR) yang ada.
“Apabila nasabah akses ke lembaga lain, bunga sangat tinggi dengan syarat yang cukup membuat mereka sulit, sementara itu, sistem kami juga dilakukan tidak lewat aplikasi, malah kita tawarkan ke nasabah eksisting [langsung],” imbuhnya.
Saat ini, Nixon menyebut tahapan pengembangan layanan sudah dalam piloting. Dirinya pun berharap proses kredit ini bisa cair 1 hingga 2 hari.“Jadi approve, lalu teken online dan langsung kita kreditkan ke rekening paylater, modelnya credit card online dan revolving,” katanya.
2. Membaca Prospek Bisnis Properti Selama Tahun Pemilu
Tahun 2024, Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. Biasanya, perhelatan Pemilu menjadi kekhawatiran tersendiri dunia usaha termasuk properti. Apalagi, pada pemilu tahun depan, kondisi ekonomi global tengah tertekan dan ditambah lagi ekskalasi geopolitik dunia.
Perekonomian Indonesia terus tumbuh meskipun adanya krisis ekonomi global yang melanda seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2023 di bawah 5%. Secara tahunan atau year on year (YoY), pertumbuhan ekonomi pada periode itu tumbuh 4,94%, meskipun turun, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh positif.
Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya permintaan di pasar dalam negeri dan daya saing ekspor yang tangguh. Namun, diproyeksikan adanya perlambatan pada 2023, disebabkan oleh kemungkinan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh mitra perdagangan dan investor global utama Indonesia.
Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sektor properti yang mencakup perumahan, kawasan industri, dan perkantoran hingga kuartal III tahun 2023 mencapai sebesar Rp25,5 triliun. Sementara itu, realisasi investasi sektor hotel dan restoran di Indonesia mencapai sekitar Rp26 triliun selama sembilan tahun 2023.
3. Prospek Apik Emiten Menara dari Langkah Ekspansif
Emiten menara telekomunikasi memiliki prospek yang menarik di tengah langkah ekspansif yang terus mereka lakukan. Sejumlah akuisisi yang dilakukan bisa menopang pertumbuhan kinerja keuangan tahun depan.
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel, misalnya, agresif menambah jumlah menara dan jaringan fiber optik. Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) ini baru saja mengakuisisi fiber optik milik PT Power Telecom sepanjang 967,1 kilometer (km).
Aksi korporasi bernilai Rp85 miliar itu mendorong total panjang serat optik perusahaan menjadi 30.009 km. Jaringan serat optik anyar ini melengkapi portofolio bisnis tower dengan billable ratio sebesar 1,18 kali.
Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengungkapkan akuisisi fiber optik ini merupakan cara untuk memperbesar pangsa pasar sekaligus meneguhkan posisi MTEL sebagai mitra strategis industri operator telekomunikasi di negeri ini.
“Konsistensi kami dalam mengkonsolidasi bisnis menara, fiber optik dan jasa penunjang lainnya, akan membawa MTEL sebagai Digital Infraco terbesar di Asia Pasifik,” katanya, Selasa (28/11).
Tahun ini, perusahaan telah menambahkan total 13.368 Km serat optik, mencapai target 2023 sebesar 13.000 Km.
Sementara itu, emiten Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) memperkirakan belanja modal (capital expenditure/capex) pada 2024 akan cenderung signifikan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi perseroan.
4. Strategi Petrokimia Gresik Siasati Biaya Logistik Nasional
PT Petrokimia Gresik memiliki sejumlah strategi dalam mengatasi masih tingginya biaya logistik di Indonesia.
SVP Pengelolaan Pergudangan dan Pelabuhan PT Petrokimia Gresik Andri Puji Handoyo mengatakan salah satu upaya perusahaan dalam menyiasati biaya logistik nasional saat ini dengan meningkatkan digitalisasi.
Menurutnya, digitalisasi terus ditingkatkan, baik untuk proses bisnis maupun pelayanan ke stakeholder terkait seperti rekanan dan pemasok.
Dia menuturkan, digitalisasi ini dapat meningkatkan kecepatan pelayanan sehingga pelanggan dapat menerima produk dari perusahaan dalam kondisi prima.
“Digitalisasi juga dapat berdampak positif pada efisiensi dari sisi logistik dan juga peningkatan penerimaan perusahaan,” ujarnya dalam acara The 2nd Bisnis Indonesia Logistics Awards 2023 di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
5. Polemik Insentif PPN DTP Properti Tak Optimal Jelang Akhir 2023
PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar rupiah yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar rupiah.
Dia mencontohkan, tuan A membeli rumah seharga Rp6 miliar rupiah. Atas transaksi tersebut Tuan A tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP karena harga jual rumah melebihi Rp5 miliar rupiah.
“Ada juga tuan B membeli rumah seharga Rp5 miliar rupiah. Atas transaksi tersebut, tuan B akan mendapatkan insentif PPN DTP tetapi hanya atas DPP sebesar Rp2 miliar saja. Dengan kata lain, PPN yang DTP sebesar 11% dikali Rp2 miliar rupiah atau sebesar Rp220 juta,” katanya.
Berdasarkan Pasal 7 PMK ini, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.