Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan rupiah digital dalam Proyek Garuda yang dijalankan Bank Indonesia (BI) diulas dalam Laporan Konsultasi Publik. Laporan ini memuat kumpulan seluruh masukan masyarakat atas konsep pengembangan rupiah digital yang tertuang dalam Consultative Paper Rupiah Digital Tahap I.
Untuk diketahui, BI menerima masukan masyarakat yang dimulai pada 31 Januari 2023 hingga 15 Juli 2023 terkait rupiah digital.
Kepala Departemen Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan bahwa selama periode tersebut, BI telah menerima sebanyak 42 komentar dan masukan, diantaranya dari perbankan dan institusi non keuangan, asosiasi, kementerian dan lembaga (K/L), akademisi, serta individu/masyarakat umum.
“Laporan Konsultasi Publik ini merupakan bagian penting dari inisiatif ‘Proyek Garuda’ sebagai proyek yang memayungi eksplorasi terhadap Rupiah Digital. Penerbitan laporan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas BI dalam pengembangan desain Rupiah Digital,” katanya melalui siaran pers, dikutip Kamis (28/12/2023).
Erwin menjelaskan, struktur Laporan Konsultasi Publik terbagi atas enam kategori yang menjadi dasar untuk pendalaman terhadap aspek fungsionalitas dan pertimbangan umum, serta menjadi elemen penguat bagi pengembangan rupiah Digital.
Kategori pertama, yaitu teknologi, yang menyoroti aspek skalabilitas dan resiliensi. Kedua, akses, yaitu meliputi tata cara kepesertaan, tata cara akses data, dan pengelolaan wallet.
Baca Juga
Ketiga, terkait penerbitan dan pemusnahan. Kategori ini berkaitan dengan proses penerbitan dan pemusnahan rupiah digital.
Keempat, transfer dana, yaitu meliputi fungsi pokok dalam transfer dana, resolusi gridlock, dan settlement finality.
Selain itu, kategori kelima adalah terkait kapabilitas teknis dan aspek, yang melibatkan interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi.
Terakhir, kategori implikasi, yaitu terkait dampak mata uang rupiah digital terhadap sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan moneter.
