Menangkal Bangkrutnya Bank Perekonomian Kami

Bisnis.com, JAKARTA -- Awal tahun 2024 dibuka dengan pengumuman kebangkrutan bank perekonomian rakyat tertua di Madiun, Jawa Timur. Adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Wijaya Kusuma dinyatakan bangkrut setelah izin usahanya dicabut OJK.

Sesuai protokol keuangan di Indonesia, penanganan bank bangkrut ini kemudian dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga negara itu akan memastikan tabungan nasabah hingga Rp2 miliar dan dinyatakan sesuai regulasi diganti dalam beberapa waktu ke depan. LPS juga akan menangani aset kredit yang ada termasuk mekanisme nasabah untuk melanjutkan cicilannya.

Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Suwandi menuturkan izin BPR Wijaya Kusuma dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024.

“Penyebabnya ada kelemahan tata kelola baik dalam penyaluran kredit maupun penghimpunan dana masyarakat,” ungkapnya pada Bisnis, baru-baru ini (4/1/2024).

LPS juga akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi. Ditetapkan waktu paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yaitu paling lambat tanggal 31 Mei 2024.

“Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Wijaya Kusuma dengan menghubungi Tim Likuidasi,” kata Sekretaris Lembaga LPS, Dimas Yuliharto.

Dengan ditetapkannya BPR Wijaya Kusuma dalam keadaan bangkrut pada awal 2024, maka jumlah bank bangkrut di Tanah Air bertambah menjadi sekitar 123 sejak 2005, di mana hampir semuanya merupakan BPR.

Sementara, mengacu data LPS yang diolah Bisnis, setidaknya terdapat 31 bank yang bangkrut sejak 2019 hingga awal 2024. Kasus bangkrutnya bank sebenarnya banyak terjadi di medio 2019, yakni sembilan bank bangkrut dan dilikuidasi LPS sepanjang tahun.

Paling sedikit terjadi kasus bank bangkrut yakni pada 2022 yakni hanya satu bank bangkrut sepanjang tahun. Kemudian menggeliat lagi pada 2023 menjadi empat kasus bank bangkrut. Deretan bank bangkrut pada 2023 itu yakni BPR Persada Guna, BPR Indotama UKM Sulawesi, BPR Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM), dan Perumda BPR KRI.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK menutup deretan bank bangkrut yang ke semuanya merupakan BPR karena rata-rata mengalami masalah fraud. OJK pun menurutnya akan mengatasi persoalan yang ada di BPR melalui berbagai cara.

"Mesti dibereskan. Agar punya BPR kuat dan sehat. Masyarakat terlindungi, tak ada duit diambil karena fraud," ujar Dian dalam sesi wawancara khusus dengan Bisnis pada akhir tahun lalu lalu (22/12/2023).

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan LPS juga bakal terus menindak tegas pelaku yang menimbulkan kebangkrutan bank. Aksi ini dilakukan untuk memberi efek jera, dan memastikan para pelaku menghadapi konsekuensi hukum yang tegas.

“Kita sekarang keras loh ke [pelaku]. Dulu mereka anggap kita enggak pernah eksekusi, tapi sekarang saya eksekusi, saya akan go ke media, Anda akan hancur,” ujarnya pada awak media pada akhir tahun lalu (6/12/2023) di Jakarta.

Upaya Mengatasi Bank Bangkrut dari Regulator

Sederet ikhtiar disiapkan regulator nguatkan dan menyehatkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pasalnya, BPR dinilai harus memiliki kontribusi besar dalam membantu perekonomian khususnya bagi masyarakat daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan bank rakyat. Peta jalan ini diproyeksikan akan diumumkan pada bulan Februari 2024.

Dalam dokumen tersebut, OJK akan mendorong adanya konsolidasi BPR, yang diharapkan pemain BPR makin susut dan efisien, karena BPR yang hadir di masyarakat adalah BPR yang berkualitas.

“Jadi merger tidak akan mengurangi jumlah kebutuhan BPR di satu lokasi. Tapi di satu lokasi itu persaingannya akan sehat. Ada indikator-indikator yang kita pakai cukup segini saja jumlahnya,” ujar Dian pada wawancara eksklusif Bisnis yang dikutip Rabu (3/1/2024)

Roadmap juga akan dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang telah membuka ruang bagi BPR meningkatkan modal melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

“Kita akan keluarkan ketentuan BPR kelas apa yang akan bisa listing di bursa. Klasifikasikan pasti, karena tidak semua BPR bisa listed,” tuturnya.

Selain itu, OJK juga mengarahkan BPR agar menjadi community bank layaknya bank umum lain.

"Jadi pelayanan nasabah lebih personal," ujarnya.

Rencana yang dilakukan OJK tersebut pun dinilai baik oleh Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin.

Dirinya menyebut dengan terbitnya aturan itu pasti bakal membuat tata kelola BPR menjadi lebih baik. Lantaran, salah satu pilarnya adalah untuk merampingkan jumlah BPR yang terlalu banyak, sehingga lebih efektif dalam pengawasan.

“Ini juga supaya persaingan bisnis di industri lebih tertata dengan baik, lebih teratur dan terkondisikan dengan lebih baik,” ucapnya pada Bisnis, Rabu (3/1/2024).

Menyoal terkait sederet BPR yang tutup, Amin pun tak tutup mata. Dirinya mengatakan dua tantangan kerap menghantui kelompok bank ini.

“Dari sisi SDM kapasitas kompetensi di BPR, utamanya soal operasional bisnis perbankan harus ditingkatkan agar lebih baik, ini menjadi titik krusial yang patut dipertimbangkan,” ungkapnya.

Digitalisasi juga kerap menjadi masalah BPR. Pasalnya, kata Amin, untuk membangun ekosistem digital, keperluan modal besar menjadi hal inti yang paling dasar

Sejumlah BPR menyatakan bakal menyambut baik langkah penguatan dari sang regulator, yaitu OJK. Meski begitu, Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha mengatakan untuk BPR kecil, modal dan pemakaian layanan keuangan tehnologi informasi kerap menjadi tantangan.

“Lewat peta baru yang dibuat oleh OJK agar BPR tumbuh sehat, kuat dan dipercaya masyarakat, Hasamitra sudah siap,” ucapnya pada Bisnis.

Adapun, pada 2024 ini dirinya menyebut, saat ini pihaknya tengah fokus pada peningkatan kredit produktif dan layanan berbasis teknologi seperti ATM Bersama, cardless, hingga layanan Hasamitra Mobile.

“Layanan setor tunai di mesin CRM, QRIS, dan memperluas layanan melalui mitra outlet untuk kredit konsumsi,” ungkapnya.

Tercatat, BPR Hasamitra membukukan laba Rp47,45 miliar per kuartal III/2023, naik 75,19% dibanding periode tahun lalu Rp27,09 miliar per kuartal III/2022. Aset Hasamitra juga tumbuh 9,08% menjadi Rp2,88 triliun per September 2023. Di mana, kredit yang disalurkan mencapai Rp2,31 tiliun, naik 5,52% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,19 triliun.

Hal senada juga disampaikan Bank Universal BPR yang menilai rencana OJK merupakan hal yang positif dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, ketahanan, dan daya saing BPR.

Bahkan, Funding & Marketing Communication Head Bank Universal BPR Igor Siboro secara detail menyoroti terkait aspek menari berupa peluang kerjasama dengan fintech.

“Kemitraan dengan fintech dapat tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan BPR, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat, khususnya yang sebelumnya sulit dijangkau,” ungkapnya.