Bisnis.com, JAKARTA – Bank-bank kecil tercatat sebagai kelompok bank dengan pertumbuhan laba tertinggi sepanjang 2023 lalu, meskipun secara nilai tidak seberapa dibanding bank jumbo. Tahun ini, sinyal keberuntungan tampaknya masih akan berpihak pada bank-bank cilik ini.
Berita tentang bank cilik berburu laba di 2024 menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Senin (22/1/2023). Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Top 5 News Bisnisindonesia.id hari ini:
1. Peluang Bank Cilik Berburu Laba di 2024 Ulangi Sukses di 2023
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total laba bank dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) I atau bank-bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun mencapai Rp11,9 triliun per Oktober 2023.
Capaian tersebut meroket 80,82% jika dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang senilai Rp6,56 triliun.
Meskipun nilainya ‘hanya’ Rp11,9 triliun, lesatan laba bank cilik ini terpantau menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan kelompok bank lainnya.
KBMI II atau bank dengan modal inti antara Rp6 triliun hingga Rp14 triliun justru tercatat turun 2,16% secara tahunan atau year-on-year (YoY) menjadi Rp14,7 triliun, dari sebelumnya Rp15 triliun.
Sementara itu, KBMI III yakni bank dengan modal inti antara Rp14 triliun hingga Rp70 triliun, mencatatkan laba bersih sebesar Rp33,3 triliun. Berbeda dibanding KBMI II, KBMI III masih mampu mencetak pertumbuhan sebesar 13,69% YoY.
Selanjutnya, KBMI IV atau kelompok bank terbesar dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun yang hanya terdiri atas 4 bank, sukses mencetak laba sebesar Rp141,5 triliun, melonjak cukup tinggi yakni 18,77% YoY.
2. Penerapan Sistem MLFF Secara Penuh Masih Terganjal RPP Jalan Tol
Penerapan uji coba sistem pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) secara penuh di sejumlah ruas tol yang ada di Indonesia belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Pasalnya, implementasi penuh MLFF di seluruh ruas tol ini masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Zainal Fatah mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (RPP) terkait jalan tol tersebut masih diharmonisasi. Proses beleid yang mengatur sistem operasional jalan tol RI itu saat ini telah diterima Sekretariat Negara (Setneg) dan masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut pemerintah akan secara tegas meregulasi segala bentuk operasional jalan tol RI, mulai dari mengatur sistem pelayanan minimum (SPM) hingga sistem transaksi dan implementasi pembayaran jalan tol non-tunai nirsentuh atau MLFF.
Regulasi tersebut akan lebih ketat dalam mengatur implementasi sistem jalan tol, hingga tak ragu-ragu untuk memberikan sanksi pada masyarakat dan badan usaha jalan tol (BUJT) yang nakal.
Kendati telah memasuki tahap final, Zainal mengaku pihaknya belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan terbit dan resmi diimplementasikan.
Dia berharap regulasi tersebut dapat segera diterapkan. Pasalnya, implementasi sistem Tol MLFF tidak akan bisa direalisasikan apabila RPP ini belum terbit.
3. Exit Strategi Pemerintah Pajak Hiburan, Beri Insentif PPh Badan?
Implementasi tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa hiburan sebesar 40% hingga 75% banyak disorot. Seiring dengan hal itu, pemerintah berencana meluncurkan insentif.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan peluncuran insentif fiskal sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Dijelaskan bahwa, pada Pasal 101 UU HKPD pemerintah telah memberikan ruang kebijakan untuk pemberian insentif fiskal guna mendukung kemudahan berinvestasi, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.
Airlangga juga menjelaskan, guna memperkuat implementasi kebijakan terkait PBJT dan menyikapi perkembangan dinamika aspirasi di tengah masyarakat saat ini, Pemerintah telah menggelar Rapat Internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi pada Jumat (19/1/2024).
Salah satu keputusannya terkait Insentif Fiskal adalah bahwa Pemerintah akan memberikan Insentif Fiskal terhadap PPh Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan, di mana untuk Sektor Pariwisata akan diberikan berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10% dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22% akan menjadi 12%.
Terkait gambaran implementasinya, pemberian insentif fiskal dapat diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan untuk mendukung dan melindungi usaha mikro dan ultra mikro, mendukung kebijakan pencapaian program prioritas daerah atau program prioritas nasional.
Kemudian, pemberian insentif fiskal tersebut bakal ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berdasarkan sepengetahuan DPRD. Dengan ruang regulasi pada Pasal 101 UU HKPD, Bupati/ Walikota dapat menetapkan tarif yang lebih rendah dari 75% atau bahkan lebih rendah dari batas minimal 40%.
4. Meramal Kapan The Fed Mulai Turunkan Suku Bunga Acuan
Federal Reserve atau The Fed diperkirakan mempertahankan suku bunga empat kali berturut-turut dalam Federal Open Market Committee (FOMC) di Washington DC pada 30 dan 31 Januari 2024.
Para investor yang menginginkan penurunan suku bunga terus mencecar pertanyaan yang sama, yakni kapan The Fed memangkas suku bunga? Namun, jawaban yang selalu diterima investor adalah sama, yakni “segera, namun tidak dalam waktu dekat”.
Melansir dari Bloomberg, Minggu (21/1/2024), para pembuat kebijakan baru-baru ini menyatakan bahwa mereka siap untuk mulai mendiskusikan parameter-parameter luas untuk menurunkan suku bunga.
Setelah sebelumnya atau pada bulan lalu, The Fed memberikan sinyal penurunan pada 2024. Beberapa dari para pembuat kebijakan juga mengindikasikan kesediaan untuk melakukan penurunan suku bunga pada paruh pertama 2024 jika inflasi turun lebih cepat dari yang diharapkan.
Namun, para pejabat belum memberikan tanda bahwa mereka berencana untuk menggunakan pertemuan Januari 2024 untuk mempersiapkan penurunan suku bunga pada Maret 2024.
Presiden Fed San Francisco Mary Daly pada Jumat (19/1/2024) mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk berpikir bahwa penurunan suku bunga akan segera terjadi. Daly mencatat bahwa dia perlu melihat lebih banyak bukti bahwa inflasi berada di arah yang konsisten kembali ke 2% sebelum melonggarkan kebijakan.
Powell dan rekan-rekannya dapat bersantai karena mereka tidak akan menurunkan suku bunga untuk menangkal kontraksi ekonomi, seperti yang sering terjadi di masa lalu. Sebaliknya, mereka akan mengkalibrasi kebijakan untuk mencerminkan penurunan inflasi yang sangat tajam dari level tertinggi selama beberapa dekade 1-1,5 tahun yang lalu.
Dengan berita penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan pada Desember, Waller mendorong para investor untuk mengendalikan ekspektasi mereka untuk penurunan suku bunga pada Maret 2024.
Mereka sekarang melihat peluang yang sedikit lebih kecil untuk hal itu terjadi, berdasarkan perdagangan di pasar dana berjangka federal fund pada hari Jumat. Seminggu sebelumnya, mereka menempatkan peluang penurunan suku bunga sekitar tiga banding empat.
5. Kebut Bangun Infrastruktur Tahap 1 Demi Gelar HUT RI di IKN
Pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur termasuk konektivitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dapat digelar di IKN pada 17 Agustus 2024.
Menurutnya, perkembangan pembangunan IKN terus menunjukkan hasil yang baik yang ditandai makin banyaknya investasi masuk ke IKN. Ke depannya akan ada 8 hingga 10 proyek yang setiap bulannya akan dilakukan peletakan batu pertama. Menurutnya, banyak investor yang mengantre untuk membangun di IKN.
Hingga saat ini progres pembangunan IKN tahap 1 dilaporkan telah mencapai 70% dan tahap kedua sekitar lebih dari 20%. Dengan banyaknya infrastruktur yang telah dibangun, Jokowi pun optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan pembangunan jalan tol IKN tahap 1 ini terdiri dari 3 seksi yang ditargetkan rampung dan fungsional pada Juli 2024.
