Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan panduan terkait manajemen risiko iklim di perbankan. Panduan bertajuk Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) 2024 itu merupakan bentuk dorongan OJK terhadap pemenuhan target nol bersih emisi karbon pada 2060 di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah menginisiasi panduan terkait manajemen risiko iklim sejak 2023 melalui penerbitan initial guidance secara terbatas. OJK kemudian mengembangkannya menjadi panduan secara komprehensif melalui CRMS 2024.
Pada tahun ini, OJK akan menjalankan pilot project CRMS untuk 18 bank besar yang masuk ke dalam kelompok bank dengan modal inti (KBMI) III dan KBMI IV. Secara konsep, CRMS merupakan kerangka untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.
CRMS meliputi aspek tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target serta pengungkapan dan pelaporan mengenai dampak risiko iklim dan emisi karbon industri perbankan kepada OJK.
Terdapat standardisasi kerangka manajemen risiko iklim dari aspek kualitatif dan kuantitatif, penetapan skenario iklim yang seragam untuk perbankan di Indonesia, kerangka metodologi pengukuran, dan dukungan sumber data dan referensi.
"Panduan CRMS diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan climate risk management framework untuk mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnis bank," ujar Dian dalam acara Launching Panduan CRMS 2024 pada Senin (5/3/2024) di Jakarta.
Baca Juga
Dian mengatakan OJK meluncurkan panduan CRMS 2024 guna mendorong target nol bersih emisi atau net zero emission (NZE) pada 2060. Menurutnya, pada COP 28 lalu, komitmen NZE semakin kuat dengan adanya inisiatif berbagai pendanaan terhadap perubahan iklim atau green climate fund. Selain itu, kebijakan lainnya juga sudah mulai diterapkan, seperti pembatasan penggunaan energi fosil dan pajak karbon.
Hal ini akan berdampak terhadap lanskap perekonomian dan dunia usaha khususnya pada sektor yang masuk dalam kategori carbonintensive.
Apalagi, dari sisi risiko, Indonesia merupakan negara yang dinilai cukup rentan terhadap isu perubahan iklim. Untuk risiko fisik, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko fisik terbesar di dunia.
Sementara, dari risiko transisi, Indonesia menduduki peringkat ketujuh negara di dunia yang menghasilkan emisi karbon tertinggi dengan share sebesar 2,3%.
Khusus di sektor perbankan, The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) telah menerbitkan consultative document bertajuk 'Principles for the Effective Management and Supervision of Climate-related Financial Risks'. "Ini mendorong sektor perbankan untuk mulai mengintegrasikan risiko iklim ke dalam kinerja keuangan termasuk pengungkapannya," ujar Dian.
Ditambah, muncul inisiatif pengembangan model sebagai dasar pengukuran dampak risiko iklim oleh Central Banks and Supervisors Network for Greening Financial System atau NGFS alias Asosiasi Bank Sentral dan Otoritas Pengawas di dunia.
Di Indonesia, dalam asesmennya, manajemen risiko iklim di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan juga menjadi isu preliminary recommendations. Artinya, sektor jasa keuangan, termasuk perbankan didorong ke arah penguatan membangun kapasitas dalam mengembangkan manajemen risiko iklim.
