Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) akan tetap menerapkan kebijakan makroprudensial yang longgar atau akomodatif dengan memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial bertujuan agar bank dapat menyalurkan kredit, terutama ke sektor prioritas, seperti segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yaitu dengan melonggarkan giro wajib minimum (GWM).
Dengan langkah tersebut, penyaluran kredit, terutama ke sektor prioritas mampu tumbuh stabil dan menopang perekonomian.
"Untuk kondisi saat ini, kebijakan makroprudensial longgar memang diperlukan. Di samping itu, menurut saya bank perlu mengantisipasi isu likuiditas di masa yang akan datang dan regulator perlu mengarahkan bank untuk menjaga likuiditas dengan baik," tuturnya kepada Bisnis pada Rabu (27/3/2024).
Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan mengatakan perbankan pada dasarnya menyambut baik kebijakan makroprudensial longgar. "Kami sambut baik juga insentif yang mampu mendorong kedua belah sisi, baik perbankan maupun nasabah untuk pembiayaan," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (27/3/2024).
Sejauh ini, kinerja kredit, terutama ke sektor prioritas pun kondusif. Sejumlah sektor menurutnya moncer seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan UMKM.
Baca Juga
"Di CIMB Niaga, kredit UMKM kami tumbuh dobel digit yang mayoritas ditopang oleh para nasabah prima sebagai pengusaha," kata Lani.
Meski begitu, menurutnya bank masih diselimuti oleh sejumlah tantangan dalam mendongkrak kredit. "Faktor utama memang ke masih tingginya cost of fund [biaya dana] di tengah tren suku bunga tinggi. Ini yang memengaruhi loan rate," katanya.
Sebagaimana diketahui, BI akan memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial bagi sektor perbankan tahun ini. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan kebijakan BI ke depan tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
"Untuk itu kebijakan moneter tetap diarahkan pada pro-stabilitas, sedangkan makroprudensial diarahkan pro-pertumbuhan ekonomi," jelasnya dalam acara peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan No. 42, Rabu (27/3/2024).
Adapun, salah satu fokus dalam kebijakan makroprudensial adalah BI akan mendorong kredit yang seimbang dan optimal. "Untuk memperkuat penyaluran kredit dalam waktu dekat, kami akan memperkuat implementasi kebijakan KLM, dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia," ujar Juda.
Menurutnya, saat ini masih ada potensi likuiditas lebih dari Rp100 triliun yang belum dimanfaatkan bank untuk penyaluran kredit. BI juga melihat masih ada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit produktif sehingga insentif likuiditas yang diberikan BI benar-benar dimanfaatkan guna mendorong perekonomian nasional.
Sebelumnya, dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan ini, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan BI akan memperluas cakupan sektor yang bisa dimanfaatkan bank dalam mendapatkan insentif likuiditas.
"Sektor-sektor itu yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi selain yang sudah ada seperti ekonomi kreatif, perdagangan besar, ekonomi hijau dan lainnya. Beberapa hal bisa dilakukan," jelasnya.
Sementara itu, di tengah upaya BI itu, kinerja kredit perbankan pada awal tahun terpantau bertumbuh. Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis BI, kredit yang disalurkan oleh perbankan pada Februari 2024 tercatat sebesar Rp7.047,1 triliun, tumbuh 11% secara tahunan (year on year/yoy),
Perry mengatakan BI optimistis kredit perbankan mampu tumbuh terjaga di level 10% hingga 12% sepanjang 2024.
