Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyayangkan proyek-proyek pemerintah di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menggunakan asuransi syariah, padahal dibiayai sukuk.
Direktur Eksekutif (AASI) Erwin H. Noekman mencontohkan pembangunan masjid negara di IKN yang sudah groundbreaking pada Januari 2024 lalu. Masjid yang bisa menampung 61.000 orang itu menelan biaya konstruksi Rp940 miliar.
"Ini ironis sekali ketika katakanlah pembangunan Masjid IKN, disebutkan di berita nilainya Rp900 miliar. Pembangunan masjid atau apapun proyek senilai tersebut pasti butuh kita sebut di asurnasi itu contractor risk. Enggak mungkin enggak ada asuransinya. Kalau enggak kontraktor enggak bakal jalan. Pembiayaan sebagian besar pakai sukuk, tapi ternyata asuransinya belum atau tidak menggunakan asuransi syariah," kata Erwin saat ditemui di The Tribrata Jakarta, Selasa (23/07/2024).
Ewin berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, bisa memberikan kebijakan seperti ketentuan pengambilan pembiayaan di perbankan syariah maka agunannya harus diasuransikan juga secara syariah.
Padahal, kata dia, pembiayaan proyek pemerintah di IKN menggunakan sukuk bisa masuk juga ke asuransi syariah sehingga tidak mengambil porsi asuransi lain.
"[Proyek IKN yang menggunakan sukuk] memang 'piringnya' syariah. Ini kita sebut sebagai makanan yang harusnya di piring kita tapi tercecer ke mana-mana. Itu sayang sekali," imbuhnya.
Dalam perkembangannya pembiayaan proyek melalui sukuk menunjukkan tren yang meningkat, baik dari sisi jumlah kementerian/lembaga yang jadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, sampai jumlah proyek yang dibangun.
Misalnya di lokasi kawasan IKN dibangun, di Kalimantan Timur. Total alokasi sukuk proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dari 2014-2022 mencapai Rp6,48 triliun.
Sebagian besar alokasi sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu 83,43 persen di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.
Sisanya, 15,13% di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.
Erwin mengatakan dengan nilai outstanding sukuk yang jumbo, bila setengahnya saja diasuransikan dengan jaminan syariah bakal mengerek portofolio asuransi syariah yang signifikan.
"Padahal kita tahu Rp2.000 triliun lebih itu outstanding sukuk. Jadi kalau itu semua dijaminkan ke syariah, taruh lah Rp1.000, utamanya asuransi umum, itu bisa jadi meningkatkan lebih dari 50% portofolio di asuransi umum syariah saat ini. Tanda petik ya, kalau istilahnya itu 'daging'," kata Erwin.
