Bisnis.com, JAKARTA -– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif kepada daerah yang berhasil meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Airlangga menjelaskan bahwa rencana ini bisa dibahas lebih lanjut setelah transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto selesai. "Mungkin tahun depan kita bisa bahas, tentunya dengan pemerintah yang baru, karena anggarannya ada," ujarnya di Jakarta International Expo (Jiexpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.
Menurut Airlangga, pemerintah pusat telah memberikan berbagai insentif kepada pemerintah daerah terkait kinerja keuangan, seperti pengendalian inflasi. Oleh karena itu, ia melihat potensi pemberian insentif serupa untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Baca Juga
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya pengembangan jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 75%, sementara literasi keuangan berada di angka 65,4%.
Mahendra menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci dalam memperkuat likuiditas dan memperdalam pasar untuk mendukung ekonomi nasional. Melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, OJK menargetkan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada perayaan Indonesia Emas 2025.
"Kami berharap pemerintah, khususnya Bapak Menko, dapat mendukung program ini dengan memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan," ujar Mahendra.
