Bisnis.com, JAKARTA - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri mendapatkan dukungan dari Komisi VI DPR RI. Namun, DPR juga mewanti-wanti sejumlah risiko yang timbul terkait penggabungan aset bank dan entitas non-bank.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem Asep Wahyuwijaya menyebutkan adanya perbedaan mendasar dalam pengelolaan aset antara bank dan entitas non-bank seperti Pertamina, PLN, hingga holding BUMN pertambangan MIND ID.
“Kalau Pertamina, MIND ID, PLN jelas. Di sana ada barang, aset. Tapi kalau di bank ini kan ada pihak ketiga. Saya kira sistem neraca akan pasti beda,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR yang dikutip pada Selasa (19/11/2024).
Dia juga menyoroti klaim proyeksi Asset Under Management (AUM) Danantara yang dapat mencapai US$600 miliar. Dirinya pun mempertanyakan apakah klaim tersebut mencakup aset yang dikelola bank, termasuk dana masyarakat atau tidak.
Alhasil, Asep menekankan bahwa klaim tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut dan dipisahkan untuk memastikan keakuratannya.
Selanjutnya, Asep juga menyatakan kekhawatiranya tentang bagaimana prinsip kehati-hatian yang selama ini diterapkan oleh bank jika digabungkan dengan entitas lain yang memiliki core business yang berbeda.
Baca Juga
“Dan mohon maaf, mohon maaf sekali, di situ mungkin juga fraud-nya malah lebih banyak. Nah ini begitu [aset] di-blend, begitu di-mix ini, ini kan juga pasti akan jadi masalah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asep berharap agar bank-bank BUMN seperti BRI, Mandiri, dan BNI memberikan klarifikasi dan pemahaman yang lebih mendalam, salah satunya juga mengenai model investasi apa yang akan diterapkan ke depan.
“Karena tadi lagi-lagi kalau saya bicara sejarah Temasek tidak begitu ceritanya. Tidak tiba-tiba besar, dan kemana-mana. BNI sekarang sudah mapan, BRI sudah mapan, Mandiri sudah mapan, mereka sedang growing dengan segala macam insight dan juga inovasi-inovasinya,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pihaknya masih akan melakukan koordinasi lanjutan.
“Kami nanti akan koordinasi ya, karena kami belum dapat betul bagaimana persis model bisnisnya, tapi nanti kami akan koordinasi,” ujarnya di DPR.
Dari sisi pemain, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar masih enggan berkomentar soal pembentukan BPI Danantara. Dia menyebut belum melakukan diskusi maupun mendapatkan informasi resmi terkait hal ini.
“Aku belum tahu strukturnya belum tahu. Kami sih ikut aja yang terbaik, kan sepanjang itu bagus buat [negara]. Kan kita di bawah, yang berubah kan yang di atas, jadi aku nggak berani komen ya,” ujar Royke di DPR RI pada Rabu (13/11/2024).
